Angkasa Pura 2

Sebelum Terapkan ERP, YLKI Minta BPTJ Lakukan Kajian Mendalam

KoridorSelasa, 27 Maret 2018
ketua-pengurus-harian-ylki-tulus-abadi

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketua YLKI Tulus Abadi meminta Badan pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bahkan Kementerian Perhubungan (Kemhub) melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan jalan berbayar atau ERP (electronic road prising).

“Jalan berbayar itu, merupakan amanat UU LLAJ dan PP turunnya. Jadi, sangat bisa diterapkan di Indonesia khususnya Jakarta,” kata Tulus Abadi menjawab BeritaTrans.com di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Tapi, lanjut dia, bukan berarti ERP bisa langsung diterapkan sebelum ada kajian mendalam serta melibatkana berbagai pihak. BPTJ tidak elok kalau tiba-tiba langsung membuat rencana untuk publik tanpa melalui proses pembahasan yang matang.

ERP atau wacana setiap kendaraan yang akan masuk Jakarta harus membayar seperti yang digagas Kepala BPTJ Bambang Prihatono bukan barang baru. “Selain amanat UU LLAJ, juga sudah ada contohnya dan diterapkan di luar negeri, misalnya Singapura,” jelas Tulus.

Namun sejak Bambang Pri menyampaikan wacana tersebut, kendaraan dari luar Jakarta harus membayar sontak memicu pro dan kontra di masyarakat. “Pro kontra ini harus segera diakhiri,” pinta Tulus.

“Caranya dengan membuat kajian mendalam tentang ERP di Indonesia. Jadi, hasil kajian nanti sudah layak belum ERP diterapkan, kalau sudah di ruas jalan mana. Itu harus jelas, dan didukung data dan fakta yang akurat,” pinta Tulus.

Selain itu, papar dia, kalau di luar negeri, ERP dterapkan di jalur arteri, bukan di jalan tol. “Terus, kalaua di Indonesia, khususnya Jakarta paling cocok dinama? Selain itu, ada prasyarat tertentu yang harus dipejuhi jika satu ruas jalan akan diterapkan ERP,”kilah Tulus.

Sementara, Kepala BPTJ Bambang Pri saat dikonfirmasi BeritarTrans.com mengaku, rencana itu baru wacana pribadi. “Itu baru wacana pribadi. Jadi, masih harusdibahas dan dimatangkan bersama pihak terkait,” kata dia.(helmi)