Angkasa Pura 2

Pemerintah Komit Sebagai Mediator Antara ASK dan Aplikator

Koridor SDMSenin, 2 April 2018
Menhub ASK2

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa Pemerintah komitmen sebagai mediator antara aplikator dengan pengemudi online. PM.108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tetap berlaku dan menjadi payung hukum bagi semua pihak.

“Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenhub dan Kemenkominfo hanya memediasi agar saudara-saudara kita dari pengemudi angkutan sewa khusus dapat melakukan diskusi dengan aplikator tentang penetapan hal-hal yang diinginkan,” jelas Menhub Budi Karya di Jakarta, Senin (2/4/2018).

“Kita utamakan adalah bagaimana para ojek online itu mendapatkan suatu perlindungan jumlah tarif yang memadai, itupun pemerintah tidak akan masuk ke perundingan, kita hanya memfasilitasi. Hal yang akan kita atur terkait aturan umum yaitu pemakaian helm dsb,” tambah Menhub.

Selanjutnya, masalah lain yang masih dipertahankan yaitu terkait keselamatan. “Berkaitan untuk usulan-usulan untuk meniadakan syarat-syarat keselamatan itu kita tolak karena kita tetap konsisten ingin menjadikan keselamatan dan diwakili dengan pelaksanaan uji berkala (KIR), SIM A Umum, stiker dan beberapa hal itu tetap dilaksanakan dengan baik,” lanjut Menhub.

Terkait tarif, Menhub Budi Karya menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut dalam penentuan tarif untuk ojek online. “Berkaitan dengan tarif tentunya kita sudah menetapkan dengan tarif batas bawah, jadi dengan tetap berlakunya PM.108 maka tarif itu berlaku untuk taksi. Sedangkan tarif untuk ojek, kita tidak ikut dalam menetapkan tarif itu.”

“Kita berikan kesempatan tarif antara pengemudi ojek tersebut dengan aplikator. Kita sudah memberikan mediasi, hari ini kita tunggu bagaimana ojek memberikan suatu keputusan,” tukas Menhub.

Hadir dalam press conference diantaranya Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Direktur Angkutan Multimoda Perhubungan Darat Cucu Mulyana, Perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Perwakilan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.(helmi)