Angkasa Pura 2

Dianalogikan dengan Andong, Jojo: Ojek Online dan Ojek Pangkalan Bisa Diatur Oleh Pemda

KoridorSelasa, 3 April 2018
download

ojek online

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Keberadaan ojek online maupun ojek pangkalan dapat diatur Pemerintah Daerah (Pemda) karena alasan kebijaksanaan lokal (lokal wisdom).  Dari sisi UU, kendaraan roda dua itu tak masuk kategori angkutan umum. Tapi faktanya, masyarakat membutuhkan jasa ojek tersebut.

“Saya analogikan andong di Malioboro. Andong ini bukan angkutan umum, tapi bisa diatur dengan baik oleh pemerintah daerah dengan alasan local wisdom, karena manfaatnya terasa,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemhub) di Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018).

Andong di Yogyakarta difungsikan sebagai angkutan umum, khususnya angkutan pariwisata. “Andong bukan angkutan umum, oleh Pemda DIY diatur dan dilegalkan  yaitu sebagai angkutan pariwisata,” jelas dia.

Kini, menurut Jojo, sapaan akrab dia, Andong menjadi angkutan  legal. Tapi pengoperasiannya diatur dan ditentukan oleh Pemda DIY. “Kapan dia beroprrasi dan dimana area yang boleh dilalui angkutan trandisional tersebut,” papar dia.

Dia beralasan,  keberadaan ojek online dan ojek pangkalan harus diatur pemerintah daerah lantaran pengemudinya kerap menggerombol dalam menunggu penumpang.

Menurut Jojo, hal tersebut dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
“Bergerombol itu sudah bikin macet lalu lintas. Terus kita minta identitas pengemudi ojek juga harus jelas untuk keamanan penumpang. Nanti pemerintah daerah dan kepolisian bisa melakukan penindakan kalau melanggar,” ucapnya.

Jojo menambahkan, ojek online dan ojek pangkalan tak dapat diatur dalam Undang-Undang (UU) karena kendaraan roda dua tidak termasuk sebagai jenis angkutan umum. Kendaraan roda dua hanya dianggap sebagai moda transportasi komplementer.

“Ojek online juga sangat rentan terhadap keselamatan penumpang karena pakai motor, beda kalau mobil yang tubuh penumpang terlindungi bodi mobil. Dari sisi ekonomi, ojek lebih mahal daripada transportasi umum lain dengan kapasitas lebih besar,” tukas.

Untuk menghentikan silang sengketa dan konflik ojek online dan ojek pangkalan bisa diatur Pemerintah. Karena tak masuk dalam UU, maka bisa diatur Pemda melalui Perda, Pergub dan lainnya. Jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah,” tegas Jojo.(helmi)

loading...