Angkasa Pura 2

Kemenhub Telah Laksanakan Deregulasi Sejumlah Peraturan Perizinan Permudah Investasi

IMG-20180403-WA0015

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan telah melaksanakan deregulasi sejumlah perizinan guna mempermudah menarik investasi pada infrastruktur transportasi.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo, hal itu dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo diantaranya terkait dengan merombak model penyusunan APBN agar lebih efisien, deregulasi yang dinilai bertentangan, dan kooordinssi antar K/L sebelum mengeluarkan peraturan baru.

“Deregulasi yang telah dilaksanakan Kemenhub rentang 2015-2017 antara lain menghapus 11 izin di bidang transportasi, mempercepat waktu penerbitan 23 izin. Memperpanjang masa berlaku 11 izin, mempermudah proses persyaratan 27 izin, mengurangi biaya satu perizinan, mengurangi nilai persyaratan permodslan 10 izin, menggabungkan 23 perizinan, pendelegasian tanda tangan empat perizinan, dan didelegasikan 13 perizinan ke BKPM,” urai Sugihardjo yang akrab disapa Jojo di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Pada tahun 2017, ada sejumlah penetapan regulasi tahun 2017. Diantaranya Peraturan Pemerintah dua dokumen, Peraturan Menteri 110 dokumen, Keputusan Menteri 997 dokumen, dan Instruksi Menteri sebanyak 19 dokumen.

“Deregulasi peraturan ini dilakukan untuk membuka peluang bagi investor agar turut serta dalam pembangunan dan pengembangan sektor transportasi nasional,” tuturnya.

Apalagi, kata dia, saat ini pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur di bidang transportasi sehingga deregulasi peraturan ini akan membuka peluang menarik investor untuk turut berperanserta.

Deregulasi peraturan perizinan ini juga telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 250 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Perhubungan yang menggantikan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 966 Tahun 2017

“Target Deregulasi pada tahun 2018 untuk program peningkatan kemudahan investasi, dilakukan penghapusan delapan perizinan, penyederhanaan 32 perizinan, melimpahkan 11 perizinan ke BKPM, menyusun program percepatan berdasarkan Perpres 91 Tahun 2017, sistem cheklist sebanyak 24 perizinan, dan sistem online singke submission (OSS) 37 perizinan,” pungkas Jojo. (omy)

loading...