Angkasa Pura 2

Lampaui Target, Jojo: Pemerintahan Jokowi-JK Bangun Jalan Tol Sampai 1.853 Km

KoridorSelasa, 3 April 2018
IMG-20180403-WA0029

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pembangunan tol di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) melampaui target yang ditentukan.  Sampai tahun 2019 mendatang total jalan tol yang dibangun mencapai panjang 1.800 km.

“Target kita membangun 1.000 km jalan tol. Tapi tealitas yang tercapai,  justru sampai  1.853 km,” ujar  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemhub) Sugihardjo dalam acara Sosialisasi Paket Deregulasi Kebijakan di Sektor Perhubungan di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Ia juga membandingkan pembangunan ini dengan era Soeharto.  Menurut Jojo, sapaan akrab Sugihardjo mengatakan, Indonesia pertama kali membangun jalan tol tahun 1975, dan resmi digunakan tahun 1978.

“Namun selama 39 tahun sejak pemerintahan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono, total tol yang ada hanya 700 km,” jelas Jojo lagi.

Meski demikian, papar dia, bila dibandingkan dengan infrastruktur di negara lain, Indonesia masih tertinggal. “Malaysia membangun tol 10 tahun setelah Indonesia, tetapi panjang tolnya sekarang mencapai 4.000 km,” tambah Jojo lagi

Ia juga menceritakan pembangunan tol di China yang memiliki jarak 13 tahun dengan awal pembangunan tol di Indonesia. “Kalau di China sudah tidak tahu lagi berapa karena memang panjang sekali sekarang,” ujar Jojo yant juga Komut PT Jasa Marga itu. 

Butuh Dana Besar

Diakui Jojo, pembangunan jalan tol memang menelan anggaran yang tak sedikit.  Untuk itu Sekjen Kemhub itu menekankan pentingnya sumber dana alternatif. Sumber dana ini bisa didapat dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta. 

Untuk itu,  saat pembangunan jalan tol, terang Jojo,  pihaknya menerapkan kerjasama dengan badan usaha atau KPBU. Kerjasama ini dalam hal penggunaan anggaran. 

“Maksimal APBN yang bisa dipakai hanya 41 persen, kalau mau membangun dan menunggu anggaran cair, ya tidak akan bisa,” terang putra Cirebon tersebut.

Untuk kerjasamanya, tambah Jojo,  kedua mitra akan menerapkan unsur take and give yakni saling menguntungkan. Dalam hal ini fungsi pemerintah juga sangat vital karena menjadi pengontrol dalam pelaksanaannya. (helmi)

loading...