Angkasa Pura 2

Dirjen Budi: Selanjutnya,  Pertemuan Antara Aplikator Dengan Mitra untuk Membahas Kesepakatan Tarif

KoridorJumat, 6 April 2018
ojek online

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dirjen  Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi memastikan bahwa rapat kali ini antara Pemerintah, aplikator dan pengemudi angkutan online  sekaligus pertemuan terakhir membahas mengenai ojek online.

“Tidak ada pertemuan lainnya, ini yang terakhir. Selanjutnya,  yang ada hanya pertemuan antara aplikator dengan mitra untuk membahas kesepakatan tarif,” kata Dirjen Budi Setiyadi di Jakarta, kemarin.

Pada pertemuan sebelumnya,  lanjut dia, Garda mengusulkan supaya ada perwakilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Maka hari ini kita hadirkan.

Menurut KPPU, pertemuan hari ini tidak diperkenankan menyampaikan skema tarif tiap aplikator yang hadir karena hal tersebut melanggar etika persaingan usaha.

“Salah satu aturan yang ditetapkan di Undang- Undang kita adalah pelaku usaha yang bersaing tidak boleh menetapkan harga bersama- sama,” kata Deswin Nur selaku perwakilan dari KPPU.

“Namun kedua aplikator bersepakat untuk melakukan perbaikan tarif dan pendapatan pengemudi, hal inilah yang nantinya akan mereka diskusikan dengan pengemudi masing- masing,” imbuh Dirjen  Budi.

Terkait pertemuan ini, Dirjen Budi menekankan bahwa pihak Pemerintah yakni Ditjen hubdat  hanya sebagai fasilitator.  Semua pihak yang berkepenringan baik aplikator, mitra drier, YLKI dan KPPU ada semua.

“Pemerintah tidak akan mengintervensi aplikator atau pengemudi karena terlalu banyak  pertimbangan atau komponen untuk penghitungan tarif,” jelas Dirjen Budi.

Selain itu, hasil pertemuan hari ini juga bersepakat untuk membantu menaikkan posisi tawar pengemudi karena ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi keputusan sepihak dari aplikator.

“Kami akan mereview kerjasama antara pihak aplikator dengan mitra pengemudi. Selama ini dilakukan dengan sistem, sehingga pengemudi tidak memahami substansi kerjasama itu. Kami akan minta pihak Kemenakertrans dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mereview kesepakatan tersebut,” tegas Dirjen Budi. (helmi)

Foto; ilustrasi