Angkasa Pura 2

Umar Aris: Kebijakan di Bidang Transportasi Laut Harus Baik dan Ramah Investor

Dermaga Ekonomi & BisnisJumat, 6 April 2018
IMG-20180406-WA0022

PADANG (BeritaTrans.com) – Staf Ahli Menhub bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Dr. Umar Aris mengatakab, kebijakan di bidang transportasi laut harus baik dan ramah investor. Tak boleh bertentangan dengan kebijakan di atasnya sekaligus mampu memberikan kepastian hukum.

“Kementerian Perhubungan (Kemhub) telah melakukan deregulasi kebijakan termasuk di bidang perizinan di sektor perhubungan laut,”  kata Dr. Umar Aris usai menjadi nara sumber pada Sosialiasasi Kebijakan Bidang Transportasi Laut di Padang, Jumat (6/4/2018).

Menurutnya, seuai UU No.17/2008 tentang  Pelayaran memungkin masuknya investasi BUMN/ BUMD serta swasta di bidang transportasi laut. Pembangunan infrastruktur transportasi laut akan sangat berat jika hanya mengandalkan dana di APBN.

“Tugas kalian para pejabat di lapangan untuk membantu melayani masyarakat dan investor untuk berusaha di Indonesia,” kata Umar lagi.

Deregulasi kebijakan termasuk pelayanan di bidang investasi ini adalah pelayanan yang profesional, transparan dan akuntable. “Layani mereka sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing. Itu semangat deregulasi yang dikendaki Presiden Jokowi,” jelas Umar menirukan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kementerian/ Lembaga merombak seluruh kebijakan dan perizinan  yang dirasa menyulitkan dan membatasi masuknya investasi swasta dan asing sekalipun.

“Dengan kemudahan perizinan dan penyederhanaan birokrasi khususnya di lingkungan Kemhub diharapkan bisa mendukung keberhasilan membangun iklim investasi sekaligus membantu menciptakan lapangan kerja di Indonesia,” terang Umar.

Substansi dari deregulasi kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan jangan hanya berhenti di semangat dan gebyar pada kulit luarnya saja. “Jauh lebih penting adalah bagaimana merealisasikan pelayanan yang cepat, mudah, dan profesional,” tandas Umar Aris. (helmi)