Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla Gelar Workshop TSS/SRS Selat Sunda dan Lombok

DermagaSenin, 9 April 2018
IMG-20180409-WA0003

DENPASAR (beritatrans.com) – Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar workshop berskala internasional tentang rencana penerapan Traffic Separation Scheme (TSS) dan Ship Reporting System (SRS) di Selat Sunda dan Selat Lombok di Denpasar, Bali, Senin (9/4/2018).

Kegiatan yang digelar di Kantor Distrik Navigasi, Denpasar, Bali ini, dihadiri oleh delegasi dari sejumlah negara seperti Singapura, Philipina, Malaysia, Belanda, Australia, India, dan Italia.

Workshop ini merupakan rangkaian dari upaya pemerintah Indonesia menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Juga sejalan dengan visi dan misi Presiden RI, Joko Widodo yang tertuang dalam nawa cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

IMG_20180409_085647

Rencana Pengajuan Penetapan TSS dan SRS di Selat Lombok dan Selat Sunda sebelumnya telah melewati benerapa kali studi, kajian, serta pembahasan. Bahkan rencana ini telah diajukan pada Sidang IMO Sub-Committee on NCSR ke-5 19-23 di London, Februari 2018 lalu.

Negara-negara yang tergabung dalam International Maritime Organization (IMO) yang hadir dalam Sidang ke-5 Sub NCSR tersebut telah mencatat usulan Indonesia tersebut.

Hasil workshop ini akan digunakan untuk penyempurnaan proposal penerapan TSS/SRS Selat Sunda dan Selat Bali yang rencananya akan diajukan pada Sidang IMO NCSR ke-6 pada tahun 2019 mendatang.

Sebelumnya, dibahas pula pada pertemuan Cooperative Mechanism Meeting pada Sesi Cooperation Forum (CF) ke-10 di Kota Kinabalu, Malaysia pada tanggal 2 – 3 Oktober 2017, yang dihadiri oleh 3 Negara Pantai (Singapura, Malaysia, Indonesia), beberapa Negara Anggota IMO, serta Stakeholder pelayaran Internasional pengguna Selat Malaka dan Selat Singapura.

IMG_20180409_094558

Dengan diterimanya rencana penetapan TSS/SRS di Selat Lombok dan Selat Sunda oleh negara-negara anggota IMO, maka Indonesia terus melakukan berbagai langkah lanjutan. Diantaranya mengadakan konsultasi dengan negara-negara kunci untuk menyempurnakan proposal. Penyampaian proposal final TSS/SRS Selat Sunda dan Lombok ini ditargetkan pada Agustus 2018.

Penunjukan TSS/SRS di Selat Lombok dan Selat Sunda ini dikarenakan sebelumnya Indonesia telah mengusulkan ke IMO rencana penetapan kedua selat tersebut sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), area yang memerlukan perlindungan khusus karena memiliki potensi ekologi, sosial-ekonomi, serta area yang rentan terhadap kerusakan yang disebabkan dari aktivitas-aktivitas maritim internasional.

Indonesia sendiri telah berhasil menetapkan 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) melintasi perairan nusantara dan laut territorial serta menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) dan Mandatory Straits Reporting System di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui konsultasi yang intensif dengan negara-negara maritim dan IMO. (aliy)