Angkasa Pura 2

Itjen Kemenhub Kawal Padat Karya Agar Tepat Guna dan Tepat Sasaran

Another News SDMKamis, 12 April 2018
IMG-20180405-WA0022

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintahan Presiden Joko Widodo menggelar program padat karya atau cash for work tahun 2018 inu. Banyak Kementerian dan Lembaga Negara yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Kementerian Perhubungan sebagai salah satu kementerian teknis yang mengurusi bidang transportasi tak luput dari penugasan sebagai pelaksana program yang dilaksanakan sepanjang tahun ini.

Salah satu tujuan dari program nasional yang juga disebut cash for work ini adalah memberikan peluang lapangan kerja kepada masyarakat yang tidak memiliki keahlian tertentu, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran nasional. Dengan memiliki pekerjaan, tentu saja mereka mendapatkan penghasilan yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

“Sehingga program padat karya ini harus tepat guna dan tepat sasaran,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahyu Satrio Utomo kepada beritatrans.com dan aksi.id di Jakarta.

Pengawalan program cash for work dimulai dari persiapan, perencanaan, anggaran, dan hingga pelaksanaan di lapangan. Artinya, peran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubunngan di dalam program tersebut adalah mulai dari melihat, mengawal, mengawasi, dan mensupervisi agar program besar pemerintahan Presiden Joko Widodo ini terlaksana dengan baik.

“Program padat karya ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di mana program itu dilaksanakan,” kata Tommy, panggilan mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan ini.

Sebelum program padat karya dilaksanakan, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintahan setempat seperti Kepala Desa atau pun Camat. Gunanya agar orang-orang yang direkrut untuk mengerjakan proyek padat karya betul-betul masyarakat yang membutuhkan alias tidak sedang memiliki pekerjaan tetap. Mereka juga bukan tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis.

Tommy sangat yakin, program padat karya Kementerian Perhubunva dapat membantu ribuan, bahkan ratusan ribu masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan.

Keyakinan itu berdasarkan bahwa Kementerian Perhubungan memiliki 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibagi menjadi 600 kegiatan. Dari 600 kegiatan tersebut jumlah total kegiatan yang dilelang sekitar 3.600 kegiatan dengan nilai sekitar Rp 11 triliun.

“Ribuan kegiatan tersebut dapat melibatkan masyarakat setempat, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya non teknis seperti land clearing, pemasangan rel kereta, penghijauan, perawatan gedung dan fasilitas transportasi, dan sebagainya,” tutur Tommy.

Apalagi, lanjut Tommy, saat ini Kemenhub telah memiliki 157 kapal perintis dengan total aset sekitar Rp 7 triliun. Bahkan sebentar lagi akan datang 70 kapal baru berukuran besar.

“Semuanya itu membutuhkan SDM untuk mengoperasikan dan merawatnya,” kata Tommy.

Selain kapal-kapal berukuran besar seperti tersebut di atas, Keenhub juga akan segera menyelesaikan 24 unit kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) berukuran 35 GT dengan kapasitas 25 orang dan 5 ton barang.

Tahun ini pun akan dibangun lagi 100 unit kapal Pelra 35 GT untuk dijadikan kapam feeder tol laut. Kapal-kapal feeder ini pengoerasiannya akan diaerahkan ke pemerintah daerah dan bekerja sama dengan organisasi Pelayaran Rakyat setempat.

Pembangunan kapal-kapal Pelra tersebut dilakukan oleh galangan-galangan kapal kecil yang terdapat di berbagai daerah seperti di Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lain.

“Pembangunan kapal-kapal tersebut sudah pasti membutuhkan ribuan tenaga kerja yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal,” kata Tommy.

Untuk menjamin program padat karya tersebut terlaksana dengan tepat guna dan tepat sasaran, Inspektorat Jenderal membentuk semacam task force. Salah satu tugas tim ini adalah mengawal dan mengawasi berbagai program pembangunan di Kementerian Perhubungan, termasuk dalam tahap pelelangan.

“Kami upayakan dalam setiap proyek yang dilelang, salah satu klausul persyaratannya adalah pemenang lelang harus melibatkan tenaga kerja lokal di mana proyek tersebut dikerjakan,” tutup Tommy. (aliy)

loading...