Angkasa Pura 2

Menhub Budi Karya Minta Korlantas Polri Menjadi Koordinator di Lapangan Saat Angleb 2018

Aksi Polisi KoridorSabtu, 14 April 2018
IMG-20180413-WA0037

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menhub Budi Karya Sumadi meminta kepada Polri dalam hal ini Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) untuk menjadi koordinator lapangan selama penyelenggaraan angkutan Lebaran 2018.

“Kita minta kepada Polri, Korlantas sebagai koordinator hingga melakukan penanganan di titik-titik rawan macet dan koordinasikan dengan stakeholder khususnya dengan tim Kementerian PUPR,” kata Menhub Budi usai Rakor Angkutan Lebaran (Angleb) 2018 di Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Dia melanjutkan, selain meminta kepada operator jalan tol PT Jasa Marga untuk memperhatikan kepadatan di rest area, Menhub juga meminta agar pengerjaan konstruksi di jalan tol selama angkutan lebaran esok berhenti sementara sekaligus melakukan perbaikan di titik-titik jalan tol yang berlubang.

“Saya minta kepada PT Jasa Marga untuk melakukan follow up apa yang menjadi catatan dari Polri diantaranya perbaikan jalan yang berlubang dan menghentikan sementara kegiatan konstruksi,” kata Menhub lagi.

Mengingat pada masa angkutan lebaran besok masih terdapat sejumlah ruas tol yang masih bersifat fungsional maka secara khusus Menhub ingin agar Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah koordinasi Kementerian PUPR untuk kembali memastikan kesiapan jalur fungsional dari Brebes – Pemalang – Salatiga – Solo dan juga sekitar Wi;angan-Kertosono. Hal ini penting agar persoalan pada mudik tahun lalu tidak kembali terjadi.

“Kami akan melakukan pengecekan langsung supaya kita tahu dari Polri menetapkan kecepatan berapa yang dianjurkan, jam berapa bisa operasi karena pengalaman tahun lalu baru hari kedua kita menetapkan, hari pertama sempat bermasalah,” jelas Menhub.

Upayakan Libur Tambahan

Untuk mendorong kelancaran arus lalu lintas selama penyelenggaraan angkutan Lebaran, Menhub mengatakan saat ini sedang diupayakan ada libur tambahan dimana untuk ini akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

Terkait libur tambahan ini, Menhub Budi Karya menyebut sedang dilakukan pembahasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu Menhub juga mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat satu minggu sebelum Lebaran, “Hal yang juga menggembirakan Kementerian Ketenagakerjaan sudah melayangkan surat ke pengusaha untuk membayar THR paling lambat satu minggu sebelum Lebaran,” tandas Menhub.(helmi)