Angkasa Pura 2

YLKI, Kebijakan Ganjil-Genap Harus Dibarengi Peningkatan SPM di Jalan Tol

KoridorSabtu, 14 April 2018
IMG-20180414-WA0007

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketua YLKI Tulus Abadi menilai, kebijakan BPTJ bersama PT Jasa Marga   dan pihak lain untuk menerapkan kebijakan ganjil-genap di ruas tol  Jagorawi dan tol Jakarta Tangerang (Janger) bisa dimaklumi.

“Tapi sejalan  dengan itu, operator jalan tol terutama Jasa Marga juga harus memenuhi standard pelayanan minimum (SPM) di jalan tol,” kata Tulus saat dikonfirmasi BeritaTrans.com di Jakarta, Sabtu (14/4/2018).

Seperti diketahui, uji coba penerapan skema ganjil-genap di ruas tol Jagorawi dan Janger akan dilakukan Senin (16/4/2018) mendatang. Uji coba tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai BPTJ, Jasa Marga, Polri, Dishub dan lainnya.

Jika dilihat aspek V/C ratio,  lanjut dia, maka cukup alasan jika diterapkan pola ganjil genap di kedua pintu tol dimaksud. “Mengingat V/C ratio di kedua pintu tol tsb sudah di atas 1, maka layak dilakukan pembatasan kendaraan pribadi itu,” kata Tulus lagi.

Dikatakan, maksimal V/C ratio pada suatu ruas jalan maksimal hanya 0,85. Paling ideal adalah 0,5. V/C ratio mencerminkan kecepatan rata-rata kendaraan.

“Semakin tinggi V/C rationya, semakin rendah kecepatan rata-rata kendaraan di jalan tersebut. Alias semakin jelek performanya,” jelas Tulus lagi.

Dengan kata lain, papar dia, karena aspek V/C ratio yang sangat tinggi maka kualitas SPM pada ruas jalan tol dimaksud sangat rendah, alias tidak mencapai target.

“Ini jelas sangat merugikan konsumen. Seharusnya jalan tol yang kita bayar harus paralel dengan kualitas pelayanan,” papar Tulus.

Dia menambahkan seharusnya ruas jalan tol yang V/C rationya lebih dari 1, maka sudah tidak bisa dinaikkan tarifnya. Kalau perlu diturunkan.

Namun begitu, menurut Tulus, kebijakan ganjil genap  harus diimbangi dengan kompensasi angkutan umum yang memadai.

“Sehingga ganjil genap tidak merugikan konsumen karena konsumen ada sarana transportasi alternatif untuk bepergian,” kilah dia.

Bukan Solusi Permanen

Dalam pandangan YLKI, instrumen ganjil genap seharusnya bersifat sementara, bukan permanen.  Sesuai janji Pemerintah kebijakan tersebut hanya selama pembangunan proyek infrastruktur di lokasi tersebut.

Secara regulasi, instrumen pengendalian lalu-lintas yang sudah mempunyai dasar hukum kuat adalah ERP (Electronic Road Pricing), atau jalan berbayar.

Maka, tambah Tulus,  BPTJ harus mulai menggodog dengan serius implementasi jalan berbayar, terutama jika LRT/MRT sudah beroperasi.

Tanpa di-back up instrumen pengendalian traffic di ruas-ruas utama menuju Jakarta, maka LRT/MRT tidak akan laku, minim penumpang. “Ora payu, kata orang Jawa,” tandas Tulus.(helmi)