Angkasa Pura 2

Pilihan Strategi Penataan Transportasi Perkotaan

Koridor SDMSenin, 16 April 2018
Djoko-  Orchard

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketersediaan fasilitas transportasi umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau mutlak diselenggarakan Pemerintah baik pusat atau daerah. Hal ini merupakan amanat UU, baik UU tentang LLAJ atau UU Pemda.

“Transportasi umum dibuat dalam upaya memenuhi kebutuhan mobilitas warga yang semakin meningkat,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno kepada BeritaTrans.com, Senin (16/4/2018).

Dikatakan, angkutan umum harus terintegrasi. Integrasi sangat penting, namun sangat sulit diwujudkan. Tetapi harus diupayakan terus.

“Tujuan integrasi, meningkatkan efisiensi sistem transportasi, meningkatkan kenyamanan pengguna angkutan umum, mengurangi waktu dan biaya perjalanan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan berkurangnya kemacetan,” papar Djoko lagi.

Selain itu, papar anggota MTI itu,  harus disertai program penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda. Setiap pengguna transportasi umum adalah pejalan kaki.

Kebijakan Push dan Pull

“Kebijakan atau strategi push and pull dapat diterapkan ke setiap jenis ukuran kota,” terang Djoko yang juga akademisi senior ini.

Untuk kategori kota metropolitan, kebijakan pull yang bisa diterapkan berupa integrasi angkutan umum multi moda (commuter rail, MRT, LRT, BRT, Non BRT).

Selain itu dengan IT, penyediaan feeder, shuttle buses, car pooling, informasi perjalanan (IT bases), non motorized transport (sepeda, jalan kaki).

Sementara kebijakan push yang bisa diterapkan berupa pembatasan kendaraan bermotor (ganjil genap, jalur pelarangan sepeda motor).

“Kemudian jalan berbayar (ERP), HOV (high occupancy vehicle) priority lanes (3 in 1), pembatasan kepemilikan kendaraan, manajemen parkir, area traffic management,” tegas Djoko.(helmi)