Angkasa Pura 2

Bangun BRT dan Revitalisasi Angkutan Umum Idealnya Berdayakan Operator Yang Ada

Koridor SDMSelasa, 17 April 2018
images-3

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah pusat atau Pemda harus melibatkan operator angkutan darat eksisting untuk mengembangkan bus rapit transit (BRT), bahkan untuk revitalisasi  angkutan umum  di Tanah Air.

“Operator  eksis sering tak dilibatkan,  sehingga memicu timbulnya masalah baru. Bukan tidak  mungkin mereka justru akan menghambat opeasional angkutan umum baru yang akan atau tengah dibangun,”  kata Kepala Lab  Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno  menjawab BeritaTrans.com di Jakata, Selasa (17/4/2018).

Selama ini, mereka mengoperasikan angkutan umum kecil seperti angkot atau kendaraan bus kecil bahkan  Isuzu  ELF dan sejenisnya.

Dikatakan, kasus mogol alsi angkutan umum di  Cielungsi kemarin,  Senin (26/4/2018) bersamaan dengan uji coba pembatasan kendaraan ganjil genap dan diikuti penambahan  angkutan umum termasuk dari daerah Cileungsi.

Kasus tersebut,  menurut Djoko layak diduga karena mereka tak dilibatkan dalam penambahan angkutan umum yang bersinggungan dengan trayek mereka layani.

“Kasus itu tak akan terjadi jika mereka (pengemudi angkutan umum) lama diajak dan dilibatkan,” kilah akademisi senior  itu.

Ubah Nasibnya

Idelanya, menurut Djoko, mereka harus  dilatih menjadi pengemudi bus. Tugas pemerintah untuk mengajak mereka mengubah nasibnya. Dengan begitu tak menghambat program revitalisasi dan pemberdayaan angkutan umum di satu wilayah.

“Revitalisasi angkutan umum juga untuk membina dan menyejahterakan operator lama. Bukan membinasakan,” jelas Djoko.

Sayangnya, menurut Djoko, program pembinaan pada  angkutan umum yang sudah exist itu tidak ada. “Akhirnya yang kuat berkuasa yang lemah tak kuasa,” kilah dia.(helmi)

Foto: aksi mogok angkutan umum Cileungsi/ ist

loading...
Terbaru
Terpopuler
Terkomentari
Pengusaha tol yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI) sepakat memberikan diskon tarif tol pada masa mudik Lebaran 2019. Diskon itu diberikan selama enam hari di semua ruas tol se-Indonesia. Demikian disampaikan Anggota Pengurus Bidang Kebijakan Investasi ATI, Herwidiakto. Hanya saja, secara teknis penerapan diskon itu, pihaknya masih dalam tahap finalisasi pembahasan. “Masih dibahas di ATI, belum bulat. Infonya Senin [27/5/2019) diumumkan. Kalau harinya sepakat di enam hari,” ungkapnya ketika dihubungi, Kamis (23/5/2019). “Disepakati merata semua ruas [dapat diskon tarif]. Besarannya tunggu [pengumuman resmi] dari ATI, biar valid,” lanjut pria yang juga menjabat Direktur Utama Waskita Toll Road itu. Baca: Catat! Transaksi di GT Cikarang Utama Tol Japek Sudah Digeser Terpisah, Ketua Umum ATI, Desi Arryani, menegaskan bahwa kebijakan diskon ini masih didiskusikan. Dia mengatakan, diskusi ini melibatkan semua Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di lingkungan ATI. “Jadi belum final, belum ada keputusan. Kita sih berharap semua bersedia ya, namanya partisipasi untuk Lebaran,” kata Desi belum lama ini. Perempuan yang juga menjabat Direktur Utama Jasa Marga itu mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Dikatakan, dalam hal ini Basuki menyerahkan semua keputusan kepada ATI. “Arahannya Pak Menteri, ATI agar mengajukan usulan. [...] Kan beberapa pelaku tol sebenarnya nggak terlalu banyak punya ruas. Yang banyak punya ruas kan sebenarnya Jasa Marga, Waskita, Astra itu aja. Jadi ini masih kita komunikasikan,” pungkasnya.
KoridorKamis, 23 Mei 2019