Angkasa Pura 2

Keamanan Penerbangan Ditingkatkan Melalui Ratifikasi Konvensi Beijing 2010

Bandara KokpitSelasa, 17 April 2018
IMG-20180417-WA0045

YOGYAKARTA (BeritaTrans.com) – Keamanan penerbangan terus ditingkatkan. Dalam upaya menangani ancaman keamanan penerbangan secara lebih baik, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Ratifikasi Konvensi Beijing  2010. Acara  yang bertemakan Implementasi Konvensi Beijing 2010

Manfaatnya Bagi Indonesia, memberikan wawasan dan pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan  konvensi, mengingat luasnya geografis negara Indonesia sehingga diperlukan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa penerbangan di Indonesia.

“FGD ini dipandang perlu guna memeroleh kesamaan persepsi dalam memutuskan langkah-langkah yang akan diperlukan dalam rangka finalisasi proses ratifikasi. Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan output berupa dapat diratifikasinya Konvensi Beijing 2010 oleh Indonesia sebagai bukti komitmen dan kepatuhan Indonesia terhadap seluruh standar dan ketentuan yang diterbitkan oleh ICAO, ” urai Kasubdit Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan Direktorat Keamanan Penerbangan Dwi Afriyanto dalam sambutannya yang mewakili Sesditjen Perhubungan Udara Pramintohadi Soekarno.

Menurut Dwi, implementasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Beijing 2010  merupakan kebutuhan yang penting untuk memperkuat kerangka hukum untuk kerja sama internasional dalam mencegah dan menekan tindakan melawan hukum terhadap penerbangan sipil.

“Sebagai negara anggota ICAO, Indonesia memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bukti komit dan kepatuhan Indonesia terhadap seluruh ketentuan, standar dan prosedur ICAO, termasuk terhadap seluruh perjanjian Internasional yang telah ditetapkan oleh ICAO,” tuturnya.

Acara FGD dihadiri 53 undangan yang terdiri dari para akademisi di bidang Penerbangan Sipil, satuan Gegana Brimob Polri, operator penerbangan, organisasi, instansi-instansi, stakeholder, dan unit-unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sebelumnya, Ditjen Hubud telah menerima State Letter dari Secretary General ICAO Ref: LE 3/45 – 17/135 tanggal 21 Desember 2017 perihal Entry into Force of the Protocol Supplementary to the Convention on the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at Beijing on 10 September 2010 (Doc 9959).

“Surat tersebut pada prinsipnya menginformaskan pemberlakuan Protokol Beijing 2010 serta menghimbau kepada Indonesia untuk dapat segera meratifikasi Konvensi dan Protokol Beijing 2010,” ungkap dia.

Convention On The Suppression Of Unlawful Acts Relating To  International Civil Aviation (Konvensi Tentang Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Pada Penerbangan Sipil Internasional), atau Konvensi Beijing 2010  mengatur secara internasional mengenai apa saja tindakan melawan hukum terhadap penerbangan sipil yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan untuk penumpang dan barang.

Secara serius ini dapat memengaruhi operasional pelayanan udara, bandar udara, navigasi udara serta merusak kepercayaan masyarakat dunia. (omy)