Angkasa Pura 2

Dampak Pengalihan Jembatan Timbang Ke Pemerintah Pusat Mulai Dirasakan

Aksi Polisi KoridorJumat, 20 April 2018
Ivan kamadjaja2

jembatan timbang

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pelaksanaan penarikan kewenangan dan pengelolaan jembatan timbang dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah  Pusat dilaksanakan mulai tahun 2017.

“Semua berjalan lancar. Untuk sosialisasi dan implementasi dilakukan mulai 2018,” kata Ketua DPP Organda Ivan Kamadjaja menjawab BeritaTrans.com di Jakarta, Jumat (20/4/2018)

Saat ini, lanjut dia,  jembatan timbang melakukan penegakan hukum dengan bekerjasama UPPKB dan Dirlantas Polri dengan tilang atas SIM, STNK dan Buku KIR.

“Peningkatan penegakan hukum mulai terasa di masyarakat,   termasuk pelaku usaha logistik di Tanah Air,” aku Ivan lagi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerjasama dengan Korlantas Polri dan Organda mengadakan sosialisasi dalam bentun focus group discussion  (FGD), dialog dan lainnya.

“FGD anti overdimensi overload (ODOL) dilakukan   kepada pengusaha amggota KADIN, ASPADIN, pemilik barang, Agen Pemegang Merk, karoseri, pabrik pupuk, pabrik semen, besi dan lainnya, papar Ivan lagi.

Pegusaha Kamadjaja Logistik itu menambahkan, kini stake holder mulai disadarkan dan diedukasi tentang manfaat Zero ODOL.(helmi)