Angkasa Pura 2

Djoko: Kendaraan Roda Dua Bukan Untuk Angkutan Umum

Koridor SDMSenin, 23 April 2018
IMG-20180422-WA0031

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kendaraan roda dua dapat menjadi angkutan orang. Akan tetapi tidak dapat menyelenggarakan angkutan unum orang dan/atau barang.

“Kendaraan roda dua bukan kendaraan bermotor untuk angkutan umum, tetapi kendaraan bermotor perseorangan,” kata Kepala Kab Transportasi  Unika Soegijopranoto  Djoko Setijowarno kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Pembedaan antara kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan hanya pada adanya pungutan bayaran. “Bukan karena kendaraan roda dua tidak menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang,” jelas Djoko.

Dikatakan akademisi senior ini, dengan pertimbangan faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan maka sepeda motor tidak dimasukkan sebagai kendaraan bermaksud umum.

Data Korlantas Polri, papar Djoko,  keterlibatan sepeda motor dari keseluruhan kecelakaan tahun 2015 sebesar 70 persen,  tahun 2016 (71 persen) dan tahun 2017 (71 persen).

Selain itu, terang Djoko, adanya perintah kepada Pemerintah dan pemda untuk mengembangkan dan menyediakan angkutan umum massal dengan menggunakan mobil penumpang dan bus (pasal 139 dan 158 UU LLAJ).

Kendaraan roda dua sudah diijinkan untuk mengangkut barang. “Dalam PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, lebar barang muatan tidak boleh melebihi stang kemudi, tingginya harus kurang dari 900 milimeter dari tempat duduk dan muatan tersebut harus ditempatkan di belakang pengemudi (pasal 10 ayat 4),” urai Djoko.

Penyelenggaraan angkutan umum orang/barang dengan roda dua, tambah Djoko, dapat menjadi fenomena transisional sebelum tersedia transportasi umum yang memadai.(helmi)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari