Angkasa Pura 2

Inilah Sanksi Pelanggaran Sistem Manajemen Keselamatan

KoridorSelasa, 24 April 2018
IMG-20180424-WA0031

SOLO (BeritaTrans.com) -Dalam Workshop Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat, Direktur Bina Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat Ahmad Yani menyebutkan bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan terkait Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum, ada sanksinya.

Disebutkan bahwa bagi perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran berupa tidak membuat, melaksanakan, dan menyusun SMK, akan dikenakan sanksi asministratif.

“Sanksi berupa tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin,” tutur Yani di Solo, Selasa (24/4/2018).

Pada sanksi administratif tertulis, sedikitnya diberikan dua kali dengan jangka masing-masing 30 hari kerja. Sedangkan pembekuan izin diberikan setelah 30 hari kerja dilayangkan peringatan tertulis kedua kepada perusahaan angkutan umum.

“Pembekuan izin berupa pembekuan kartu pengawasan,” ujarnya.

Bila dalam 60 hari sejak dikeluarkan pembekuan izin tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka selanjutnya akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

“Bagi pengusaha yang telah memeroleh izin penyelenggaraan angkutan umum, sebelum PM ini ditetapkan, wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan SMK perusahaan angkutan umum paling lambat 15 September 2018,” tegas Yani. (omy)

loading...