Angkasa Pura 2

Direktur Tertib Niaga pada Sosialisasi GINSI: Beberapa importir Salahgunakan Kebijakan Pemerintah

DermagaRabu, 25 April 2018
20180425_122855-800x450

JAKARTA (BeritaTrans.com)
- Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri A S menyesalkan sikap beberapa oknum importir yang menyalahgunakan kebijakan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Verry pada Sosialisasi Permendag terkait Pengawasan di Post Border dan Fokus Group Discussion terkait Efektifitas PMK 229 /PMK.04/2017. Acara ini digelar BPD GINSI DKI di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Misalnya, kata Veri, kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan kepada importir untuk impor baja dan turunannya di bawah 1 ton dibebaskan dari ijin persetujuan impor Kemendag.

Kebijakan ini dimaksudkan agar UKM lebih mudah mendapatkan bahan baku dari baja. Tapi praktek di lapangan banyak disalahgunakan.

Dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) disebut impor baja, tapi kontainernya berisi macam macam jenis barang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam PIB.

Ini sudah menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhahap importir nakal semacam ini, kata Veri.

Merespon Peraturan Menteri Keuangan No 229/2017 tentang Tata Pengenaan Bea Masuk Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Internasional, sejumlah importir banyak yang mengeluh terkena Nota Pembetulan (Notul) sampai ratusan juta rupiah akibat terlambat menyerahkan Surat Keterangan Asal (SKA) barang.

Seperti diberitakan sebelumnya, PMK 229 sebenarnya dapat meringankan biaya logistik karena dikenakan tarif bea masuk preferensi yang besarnya lebih rendah dari tarif bea masuk umum.

Tapi karena batas waktu penyerahan Surat Keterangan Asal (SKA) barang sangat singkat banyak importir /wakilnya terlambat sehingga tarif preferensi hangus dan dikenakan tarif bea masuk umum.

Ketua BPD GINSI DKI, Capt Subandi mengatakan sosialisasi dan diskusi ini dimaksudkan agar importir memahami hak dan kewajibannya terkait dengan regulasi pengawasan di post border dan penerapan PMK 229/2017.

Subandi mengatakan para imlortir harus melakukan strategi atau mensiasati ketentuan tersebut agar tidak terlambat menyerahkan SKA.

Salah satu cara untuk jalur kuning/merah kalau SKA belum selesai jangan submit dokumen dulu ke Bea dan Cukai, kata Subandi.
(wilam)