Angkasa Pura 2

Kemenhub Terbitkan Kebijakan dalam Hubungan Udara Bilateral dan Multilateral

Bandara KokpitRabu, 25 April 2018
IMG_20180425_154432

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara menerbitkan kebijakan dalam melakukan hubungan udara bilateral dan multilateral.

“Ada 12 kebijakan dalam perjanjian hubungan udara yang dikeluarkan,” jelas Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

12 kebijakan itu diantaranya adalah aspek yang dipertimbangkan dalam membuat perjanjian hubungan bilateral dan multilateral. Perundingan dilakukan atas dasar repriprocal basis, equal opportunity, dan prinsip keadilan.

Selanjutnya hak angkut hanya sampai dengan hak angkut kelima. Tetap mempertahankan prinsip cabotage, penunjukan perusahaan penerbangan lebih dari satu, penentuan frekuensi dan kapasitas angkut berdasarkan pertimbangan nilai ekonomi.

“Ketujuh, tarif mengacu pada prinsip double disapproval dengan kewajiban filling sebagai informasi,” tuturnya.

Kedelapan co-terminalisasi secara terbatas diperbolehkan sepanjang resiprokal. Mendorong adanya kerja sama antarperusahaan penerbangan nasional, dengan negara mitra dan negara keriga untuk menghadapi persaingan global.

Melakukan ratifikasi perjanjian angkutan udara Asean secara bertahap. Terakhir pertukaran hak angkut dan pembukaan poin di tingkat sub regional dapat dilakukan lebih liberal dibandingkan Asean guna mendorong pertumbuhan sub kawasan. (omy)