Angkasa Pura 2

Menhub Minta Tarif Ojol Berkeadilan

KoridorRabu, 25 April 2018
IMG-20180418-WA0011

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Fenomena ojek online (ojol) masih terus berlanjut. Para pengemudi online khususnya angkutan online menuntut keadilan akan kenaikan tarif. Meski tak diatur pemerintah namun Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong aplikator untuk menemukan formula tarif yang sesuai yang pantas dan menguntungkan semua pihak baik aplikator sendiri, pengemudi, maupun masyarakat sebagai konsumen.

“Kita memberikan suatu perhatian yang serius kepada pengemudi, artinya tarif ini ditetapkan oleh mereka (aplikator), yang harus dilakukan adalah harga itu (ditetapkan) pada harga yang pantas. Harga yg pantas itu adalah suatu harga dimana pengemudi mendapat rejeki yang cukup tapi di konsumen tidak terlalu mahal,” kata Menhub di Jakarta, Selasa (24/4/2018) sore. 

Lebih lanjut soal tarif, Menhub menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan intervensi. Keterlibatan pemerintah terkait persoalan ini adalah sebagai penghubung saja antara aplikator dan pengemudi. Untuk itu pihaknya saat ini memberikan kesempatan kedua pihak untuk berkomunikasi dengan difasilitasi pihak terkait.  

“Pemerintah tidak boleh intervensi yang ada adalah kita memberikan kesempatan mereka untuk bicara dihadiri atau difasilitasi YLKI yang mewakili konsumen, dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Kami sedang menunggu apa yang dihasilkan diskusi itu. Harapannya satu minggu ini kita dapat suatu angka,” tuturnya. 

Pada kesempatan yang sama Menhub mengingatkan kepada aplikator agar tidak menentukan tarif di bawah rata-rata, sehingga merugikan pengemudi.

“Jangan karena persaingan mereka memberikan diskon, memberikan tarif yang dibawah rata-rata yang membuat driver ini menjadi tidak layak ingat bahwasanya driver ini adalah asset mereka (aplikator), aset kita semua harus kita rawat,” ungkap dia.

Senada dengan Menhub, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga menyebut besaran tarif angkutan online nantinya harus adil untuk driver, aplikator, dan konsumen. Berbagai upaya pun harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut seperti adanya diskusi bersama, mempertimbangkan daya beli konsumen, dan memberikan pelayanan yang baik.

“Dalam hal tarif harus ada keadilan tarif untuk driver, aplikator dan konsumen. Tarif harus mencerminkan minimal dua hal. Pertama, soal daya beli konsumen dan kedua adalah pelayanan. Mungkin bisa jadi, aplikator harus duduk bersama dengan driver atau perwakilan untuk menformulasikan tarifnya dan mempertimbangkan pengaruh untuk konsumen dari segi daya beli dan pelayanan,” ujar Tulus. (omy)