Angkasa Pura 2

Aviation Cyber Security Tangkal Cyber Attack Penerbangan

Bandara KokpitRabu, 16 Mei 2018
IMG-20180516-WA0020

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Guna tangkal Cyber Attack di penerbangan, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara manfaatkan Aviation Cyber Security.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan menggunakan internet (siber) pada saat ini sudah merupakan suatu keharusan digunakan sehari-hari di berbagai bidang, termasuk penerbangan.

Tantangan dalam penerbangan termasuk di dalamnya seperti bisnis penerbangan, operasional, ground service, Communication- Navigation & Surveillance (CNS), infrastruktur bandara, manajemen lalu lintas udara (Air Traffic Management /ATM), hingga rantai pasokan (supply chain) sekarang sudah menggunakan sistim cyber.

“Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas sehingga menghasilkan banyak manfaat seperti peningkatan keamanan, peningkatan efisiensi dan mengurangi biaya,” tutur Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso di Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Namun karena memiliki konektivitas yang besar, terdapat kerentanan dan peluang sistem untuk dieksploitasi yang disebut cyber attack. Contoh cyber attack bisa terjadi di sistem reservasi tiket maskapai, sistem TIK bandara dan sebagainya yang sangat merugikan bahkan bisa membahayakan. Untuk itulah diperlukan cyber security dalam penerbangan sehingga cyber attack bisa ditangkal sedini mungkin dan bisa diperbaiki dengan cepat.

“Pendekatan ini untuk memahami ancaman siber dan kerentanan di sektor penerbangan. Juga untuk mengurangi risiko dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi aset-aset utama dan menanggapi insiden siber dengan efektif. Kami juga mempromosikan perubahan budaya, meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan di bidang siber. Selain itu kami juga bekerjasama dengan instansi lain terkait siber ini,” ujarnya.

Menurut Agus, terkait siber ini sudah ada dalam aturan keamanan penerbangan global dan diturunkan dalam aturan nasional. Aturan globalnya mengacu pada annex 17 dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Aturan global tersebut kemudian diturunkan dalam beberapa pasal pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 80 tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN).

“Dalam aturan itu disebutkan bahwa penyelenggara bandar udara, maskapai nasional dan asing, AirNav dan badan hukum yang mendapat pendelegasian harus membuat langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta data yang bersifat rawan terkait penerbangan dari cyber attack yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Langkah-langkah perlindungan tersebut harus dibuat paling lambat 6 bulan sejak peraturan ini berlaku pada 8 September 2017,” kata Agus. (omy)