Angkasa Pura 2

Sah, AP II dan Airnav Kerja Sama Operasional di Bandara Kertajati Disaksikan Dirjen Agus

Bandara KokpitRabu, 23 Mei 2018
IMG_20180523_214326

CIREBON (BeritaTrans.com) – Detik-detik menjelang peresmian Bandara Kertajati, Majalengka oleh Presiden Joko Widodo, Angkasa Pura II bersama-sama Airnav Indonesia melaksanakan penandatanganan kerja sama Penyelenggaraan Koordinasi Teknis Operasional Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Navigasi Penerbangan.

Penandatanganan dilaksanakan oleh Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dan Direktur Utama Airnav Indonesia Novie Riyanto disaksikan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso di Cirebon, Rabu (23/5/2018) malam.

Dirjen Agus mengapresiasi kesiapan kedua operator penyelenggara bandara Kertajati dengan dilakukannya kerja sama ini.

“Kami sebagai Regulator berharap tupoksi utama menjaga keselamatan penerbangan di Indoneaia, jadi kami serahkan pada para operator bandara, supaya masing-masing operator menyesuaikan SOP dan regulasi yang telah ditetapkan,” tegas Agus.

Direktur AP II Muhammad Awaluddin mengemukakan bahwa besok merupakan historical flight dengan mendaratnya pesawat Kepresidenan di Bandara Kertajati.

“Kami akan mengawal pasca soft launching dengan sumber daya manusia (SDM) hingga 350 orang diluar tenaga penunjang,” tuturnya.

Dengan kerja sama ini disebutkannya, maka tidak lagi hanya per bandara saja namun pada semua bandara-bandara kelolaan AP II. Hal itu lantaran jumlah bandara kelolaannya akan terus bertambah dengan cepat.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis yang diambil sebagai implementasi program strategis perusahaan yaitu “On Becoming One Million Aircraft Movement” di seluruh bandara AP II,” tutur Awaluddin.

Dirut Airnav Indonesia Novie menambahkan bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

“Ini sangat penting demi menjaga pelayanan dan keselamatan dalam penerbangan dimana moto kami dalam melayani pertama adalah safety, kedua safety, dan ketiga safety,” tuturnya.

Kerja sama ini akan berlaku selama lima tahun meliputi enam hal penting yang harus dilaksanakan. (omy)