Angkasa Pura 2

Sosialisasi PPIPK, Cris: Betapa Pentingnya Pengendalian Laporan Keuangan

SDMJumat, 1 Juni 2018
IMG-20180531-WA0067

IMG-20180531-WA0066

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pimpin sosialisasi pelaksanaan Penilaian Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PPIPK), Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimedia, dan Keselamatan Transportasi Cris Kuntadi yang juga Ketua Tim Penilai PPIPK tingkat Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa betapa penting dan mendesaknya pengendalian laporan keuangan.

“Karena opini WTP adalah keniscayaan, kewajiban dan bukan sesuatu yang luar biasa tapi harusnya memang sebuah kewajaran. Semua K/L harusnya WTP,” jelas Cris di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Pelaksanaan sosialisasi PPIPK tingkat Eselon I  Kemenhub telah berjalan sejak 7 Mei 2018, Setjen dan Hubud menjadi penutup sosialisasi PPIPK Tingkat Eselon I Kemenhub kemarin.

Sosialisasi telah dilaksanakan di lima tingkatan Eselon I Kemenhub, yaitu Ditjen Perhubungan Laut, perkeretaapian, Perhubungan Darat, BPSDMP, Setjen, dan Perhubungan Udara.

Saat memberikan pengarahan di Setjen, Ia mengambil contoh sebuah kelalaian dan pengabaian dari sebuah pengendalian keuangan seperti kasus PSO PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang disebabkan karena kesalahan mencatat sama halnya dengan kasus kapal Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub.

IMG-20180531-WA0062

Hal ini menunjukkan adanya pengabaian dalam sistem pengendalian dari lini paling pertama yaitu SPIP nya dan tidak adanya pembinaan atau penilaian pada SPIP.

“Karena itulah dibutuhkan PPIPK sebagai unit lini pertahanan kedua yang bertugas untuk pembinaan dan penilaian apakah pengendalian yang dilakukan SPIP ini efektif atau belum,” paparnya.

Menurutnya, ada lima prinsip PPIPK yang harus dipenuhi yaitu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Penilaian PIPK harus memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Kedua, PPIPK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prosss organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis. Prinsip ketiga, dalam penilaian PPIPK harus dilakukan dengan sistematis, terstruktur dan tepat waktu.

“Ada aturan yang harus dipenuhi untuk penilaian PPIPK dilakukan minimal dua kali, yaitu penilaian dilakukan tiap semester. Untuk semester pertama dilakukan pada Juni dan pelaporannya paling lambat 10 Juli 2018,” ungkap dia.

Bila melewati batas waktu tersebut, maka kata Cris, dianggap tidak ada atau tidak melakukan penilaian PIPK

Prinsip keempat mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat dan yang kelima menjaga kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan.

IMG-20180531-WA0059

Cris juga menekankan bahwa diharapkan dengan adanya PPIPK sebagai lini pertahanan keuangan kedua di Kemenhub, temuan-temuan bisa berkurang. Para satker atau SPIP yang merupakan unit pengendali internal bisa menunjukkan komit dan integritasnya, serta menjalankan akuntabilitas dengan sungguh-sungguh. (omy)