Angkasa Pura 2

Diskresi di Pintu Tol Menjadi Kewenangan Polri

Aksi Polisi KoridorSenin, 11 Juni 2018
doorstop

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menhub Budi Karya Sumadi menambahkan kewenangan Kakorlantas untuk melakukan diskresi di pintu tol adalah hasil dari rapat koordinasi antara semua stakeholder. Langkah tersebut bisa dilakukan jika memang terjadi kemacetan parah dan berpotensi makin besar.

“Melalui rapat koordinasi, semua kewenangan di lapangan ada di bawah Kakorlantas. Segala keputusan dan diskresi ada di Kakorlantas.Jadi hal tersebut sudah kita putuskan sesuai dengan rapat,” sebut Menhub di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, Menhub menekankan pentingnya untuk melakukan rampcheck pada arada angkutan umum, khususnya matra darat. Khusus di Jawa Timur, Ia mengatakan bahwa telah mengunjungi beberapa terminal, namun rampcheck yang dilaksanakan belum maksimal.

Tindak Tegas

Ia meminta Dishub dan Polda untuk bertindak tegas terhadap kendaraan-kendaraan yang belum di rampcheck tersebut. Menhub juga menyebut banyak bus-bus yang bagus, namun belum mendapatkan stiker tanda telah dilakukan rampcheck.

“Untuk di Jawa Timur, secara kebetulan ketika saya melakukan rampcheck busnya bagus. Tapi, tidak mendapatkan stiker. Padahal stiker itu menjadi panduan untuk memeriksa mereka,” sebutnya.

Terkait keselamatan, guna mengantisipasi hari libur Lebaran yang biasanya digunakan masyarakat untuk berwisata, Menhub menginstruksikan Diahub dan Polda untuk memeriksa bus-bus Pariwisata.

“Biasanya banyak kejadian kecelakaan di tempat-tempat wisata tersebut karena ketidaklaikan kendaraan seperti rem blong dan lain sebagainya. Karenanya Menhub memeinta Dishub dan Polda untuk bertindak tegas terhadap bus-bus pariwisata tersebut,” tandas Menhub.(helmi)