Angkasa Pura 2

Kebijakan Ganjil-Genap Selama Asian Games Jangan Sampai Korbankan Kepentingan Warga

KoridorSenin, 2 Juli 2018
ketua-pengurus-harian-ylki-tulus-abadi

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah memperpanjang waktu dan memperluas area ganjil genap, yang mulai diberlakukan mulai hari ini, Senin (2/7/2018). Kebijakan itu untuk menunjang kelancaran lalin dan keberhasilan lalin selama Asian Games 28th di Jakarta.

Diharapkan dengan ganjil genap itu arus lalu lintas lebih lancar, dan para atlet Asian Games tidak gagal bertanding karena telat akibat tersandera kemacetan. 

“Tapi kebijakan ini jangan sampai nengorbankan kepentingan rakyat dan bangsa,” kata Ketua YLKI Tulus Abado saat dikonfirmasi BeritaTrans.com di Jakarta, Senin.

Dikatakan, Pemerintah harus menjaga keandalan waktu tempuh Transjakarta, baik dari sisi “headway” dan atau ketepatan kedatangan dan keberangkatan. Ini dengan asumsi ganjil genap akan direspon oleh warga dengan berpindah ke angkutan umum, khususnya Transjakarta.

“Jangan sampai pelaksanaan Asian  Games justru malah mengorbankan kepentingan warga yang lebih luas,” kritik Tulus.

Selanjutnya, saran YLKI, Pemerintah seharusnya memperkuat akses “feeder transport” (angkutan pengumpan) menuju halte Transjakarta.

“Sekali lagi hal ini sangat mendesak guna menunjang aktivitas warga. Jangan sampai pelaksanaan ganjil genap justru melemahkan aktivitas warga dan pergerakan ekonomi riil di Jakarta dan Bodetabek terganggu,” jelas Tulus.

Perkuat Angkutan Umum

Selain itu, menurut YLKI,  Pemerintah idealnya memperkuat angkutan umum lain, seperti bus-bus yang disediakan secara khusus, dari _cluster_ pemukiman yang paling terdampak akibat pelaksanaan ganjil genap. 

Pemerintah juga harus konsisten dengan fasilitas _parking area_ yang lebih luas. Hal ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan sektor swasta, khususnya dalam pentarifan.

“Tidak fair jika penerapan ganjil genap tapi minim area parkir. Dan tidak fair juga kalau tarif parkirnya diterapkan dengan tarif komersial,” terang Tulus.

Selanjutnya, pinta YLKI, Pemerintah harus melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan ganjil genap secara rutin.(helmi)

loading...