Angkasa Pura 2

Aturan Sudah Banyak, Menhub: Kini Saatnya Menertibkan ODOL

KoridorSelasa, 3 Juli 2018
IMG-20180703-WA0022

JAKARTA (BeritaTrans.com) Saat ini sudah banyak aturan yang melarang mengenai truk obesitas (overload) namun belum banyak yang tahu soal overdimensi. Overdimensi merupakan kondisi di mana truk modifikasi yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

“Kini saatnya bertindak dan menertibkan kendaraan ODOL,”  kata  Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Oleh karenanya, negara harus hadir dan bertindak mencegah kondisi tersebut terus terjadi. “Saya bersyukur, hari ini Kemenhub dan seluruh stakeholder sepakat mencegah dan melawan ODOL ini,” kata dia.

Setelah deklarasi anti ODOL ini, Menhub  mengajak semua pihak untuk mendukung dan mengambil peran dalam pemberantasan ODOL ini.

“ODOL harus dicegah dan dihentikan. Jika tidak, citra Indoneaia makin terpuruk dan kerugian negara makin besar,” tandas Menhub didampingi  Dirjen Hubdat Budi Setiyadi itu.

Selama ini, banyak praktik ODOL yang salah dan dibiarkan terus terjadi. Contohnya dengan mengelas bagian belakang truk agar lebih panjang dan bisa memuat lebih banyak barang.

“Kita harus tegas ODOL dilarang karena melanggar UU. Para pelakunya harus ditindak,  seperti pemilik truk, pemilik barang, karoseri bahkan oknum pengemudi nakal,” sebut Menhub lagi.

Larangan Ini dilakukan agar tidak ada lagi yang memberikan ruang lebih pada truk-truk besar terus beroperasi dan melanggar UU. “Semua yang ikut tandangan sepakat melawan ODOL dan harus ditindak tegas,”  terang Menhub.

Kesepakan Bersama

Kementerian Perhubungan pagi ini menandatangani kesepakatan bersama larangan truk overdimensi overload (ODOL) dengan  lembaga terkait seperti Kepolisian, Kementerian PUPR, Kejaksaan, sebagai pengacara negara.

Selain itu juga dengan Mahkamah Agung lembaga non pemerintah seperti Gakindo, Aptrindo, Organda Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo), Asosiasi Pupuk, Asosiasi Baja, Asosiasi Semen.

Dirjen Hubdat Budi Setiyadi berharap ke depan di setiap pintu tol tersedia jembatan timbang agar truk-truk obesitas tidak bisa lewat jalur tol. Sementara, di jalan arteri akan disaring dan diawasi melalui Jembatan Timbang.

Budi Setiyadi menambahkan,  setiap tahun pemerintah  mengeluarkan anggaran besar untuk memoles dan memperbaiki kembali jalan tol yang rusak akibat sering dilalui truk kelebihan muatan.

“Setiap tahun negara rugi Rp43 triliun akibat truk obesitas. Kita usahakan permasalahan tersebut bisa terselesaikan tahun 2018,” tandas Budi Setiyadi.(helmi)

loading...
Terbaru
Terpopuler
Terkomentari