Angkasa Pura 2

Kemenhub Secara Simbolis Potong Truk Yang Langgar Dimensi

Aksi Polisi Koridor OtomotifSelasa, 3 Juli 2018
IMG-20180703-WA0035

IMG-20180703-WA0037

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Perang terhadap kendaraan Overdimensi dan Overloading (Odol) resmi dimulai. Program Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan ini ditandai dengan deklarasi dan penandatanganan kesepakatan bersama ant Odol.

Pada kesempatan tersebut, Kemenhub bersama pihak terkait juga melakukan pemotongan terhadap salah satu armada truk anggota Aptrindo yang terbukti melanggar dimensi atau overdimensi.

Pemotongan terhadap kendaraan yang melanggar dimensi dan menyalahi spek itu dilakukan di halaman Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, Seelasa (3/7/2018).

“Pemotongan kendaraan yang melanggar dimensi ini sebagai wujud nyata perang melawan pelanggaran Odol. Ini hanya salah satu contoh, Pemerintah secara simbolis memotongnya,” kata Menhub Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Hubdat Budi Setyadi dan Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa.

Selanjutnya, lanjut dia, kepada perusahaan atau para pihak yang memiliki kendaraan yang melanggar dimensi, untuk berbenah dan memotong kendaraanya sesuai spek masing-masing. “Kendaraan truk lain yang melanggar dimensi hendaknya dengan kesadaran sendiri memotong dan mengembalikan sesuai spek dan chasis yang ada,” jelas Menhub.

IMG-20180703-WA0038

Ditindak Tegas

Dia menyebutkan, Kemenhub bersama pihak terkait terutama Korlantas Polri akan menegakkan aturan secara tegas dan adil. “Jika sampai pekan depan belum membenahi diri, dan terbukti melanggar dimensi atau melanggar muatan atau overload, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” papar Menhub Budi Karya.

“Jika dimensinya melanggar atau membawa muatan lebih atau overload akan ditindak sesuai aturan. Kebijakan ini sudah ada dalam UU LLAJ semua pihak termasuk pelaku usaha sudah tahu semua. Kita komit untuk menegakkan aturan terkait odol itu,” sebut Menhub lagi.

“Pemerintah sdah melakukan sosialsiasi sejak lama dan hari ini dilakukan deklarasi dan disepakati para pihak. Sebagai warga negara yang baik, wajib hukumnya tahu aturan tersebut dan Pemerintah sebagai regulator bersama Korlantas Polri akan menegakkan aturan secara adil dan konsisten,” tegas Menhub Budi Karya.(helmi)