Angkasa Pura 2

Polri Minta Dilibatkan Dalam Pengawasan Angkutan Perairan di Tanah Air

Aksi Polisi DermagaRabu, 4 Juli 2018
IMG-20180704-WA0017

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kapolri Jenderal M.Tito Karnavian meminta pihaknya dilibatkan dalam fungsi pengawasan angkutan air di Indonesia.  Pengawasan tersebut sebenarnya kewenangan  Kementerian Perhubungan. Polisi hanya bertugas membantu.

Sesuai rencana, Kapolri Tito Karnavian  akan membawa wacana ini saat rapat dengan para pihak terkait. Keselamatan pelayaran khususnya untuk penyeberangan, sungai san danau harus ditingkatkan.

“Menko Polhukam (Wiranto) akan membentuk desk khusus. Ini perlu banyak kerja sama dari Kementerian Perhubungan, Polri, Pemda setempat,” kata Kapolru  Tito usai acara Dies Natalies ke-72 STIK/PTIK di  Jalan Tirtayasa,  Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018).

Dia melanjutkan, masalah ini semua harus dikumpulkan termasuk agen-agen pemilik kapal. “Harus dikumpulkan di tingkat pusat dan daerah masing-masing,” kata Kapolri lagi.

“Saya dengar nanti Dishub seluruh Indonesia akan diundang. Saya minta nanti dari polisi, terutama Polair, dan saya perintahkan Polair untuk bantu dalam rangka untuk menegakkan aturan itu,” sambung dia.

Bukan Hanya Menjerat Nakhoda

“Yang pertama memang lebih banyak domain Kemenhub sebagai regulator dan pengawas. Polri tugas hanya membantu, terutama penegakan hukumnya,” ujar Tito seperti dilansir laman detik.com.

Tito kemudian menegaskan dalam penyelidikan kasus kecelakaan kapal, polisi tidak akan segan menjerat para pengawas terkait yang lalai menjalankan tugas.

“Kalau ada pelanggaran hukumnya, misal kecelakan, life jacketnya nggak ada, proses. Misalnya kejadian di Danau Toba, jangan hanya nakhodanya tapi pengawas kelayakan itu, life jacketnya nggak ada, nggak diawasi ya sudah jadikan tersangka saja,” tegas Tito.(helmi/dtc)