Angkasa Pura 2

Dukung Penertiban ODOL, Ini Usulan DPP Organda

KoridorKamis, 5 Juli 2018
IMG-20180703-WA0017

IMG-20180703-WA0019

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketua DPP Organda Ivan Kamadjaja mendukung kebijakan Pemerintah/ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menertibkan angkutan barang yang melanggar aturan yaitu overdimensi dan overload (ODOL).

“Sejak awal Organda mendukung pemberantasan ODOL. Kemarn kita juta teken kesepakatan bersama penertiban ODOL bersama aparat Pemerintah dan assosiasi terkait,” kata Ivan Kamadjaja menjawab BeritaTrans.com di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, dilakukan deklarasi penertiban ODOL yang melibatkan  Pemerintah, yang diwaliki Dirjen Hubdat Budi Setiyadi, Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa, Kementerian PUPR, Mahkamah Agung (MA), dan Kejaksaan Agung RI.

Sementara, dari assosiasi yang menandatangani antara lain Ketua DPP Organda Ivan Kamadjaja, Ketua Aptrindo Gemilang Tarigan, Ketua Gaikindo Kukuh Wibowo, wakil assosiasi lainnya.

Terkait penertiban ODOL ini, kata Ivan, pihaknya  mengusulkan agar saat penindakan hukum di lapangan terkait truk yang melanggar ODOL masih mengakomodir beberapa usulan Organda dan pelaku usaha.

“Penertiban ODOL hendaknya melibatkan semua pihak, jangan hanya pengemudi atau pengusaha truknya. Kasus ODOL itu terjadi karena banyak pihak yang diduga terlibat atau paling tidak mengetahui. Ini yang harus diperhatikan,” jelas Ivan.

Selama ini, menurut dia, pengemudi truk justru sering menjadi korban. Dia dipaksa mengangkut barang berlebih, tanpa bisa mengelak. Kemudian, saat terjadi masalah justru mereka yang menjadi korban.

“Kasus seperti ini jangan sampai terulang, dan nanti tim di lapangan harus bisa menelusuri siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ODOL dan disusut tuntas sesuai ketentuan UU yang berlaku,” usul Ivan.

Dikatakan Ivan, jika memang pengemudi yang salah, silahkan hukum ditegakkan. Namun, jika pemiliki barang atau mungkin dari pihak industri mempunyai peran dalam kasus tersebut, juga harus diusut.

“Misalnya, dalam satu pekan ada truk yang melanggar ODOL, dan diketahui berasal dari industri atau pemilik barang yang sama, mereka mutlak harus diusut. Dalam kasus seperti itu, pemilik barang diduga kuat ikut melakukan pelanggaran,” sebut Ivan.

Sebaliknya, kilah dia, jika satu truk digunakan untuk mengangkut beragam barang dan terbukti melebihi kapasitas maka layak diduga pengemudinya nakal dan ikut bermain. Kasus seperti ini, layak jika pengemudinya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, pengurus elit DPP Organda itu juga mengkritisi, jika nanti dilakukan penertiban ODOL khususnya di Jembatan Timbang (JT), maka juga harus dilengkapi fasilitas pendukung seperti lahan parkir, area penumpukan dan lainnya.

“Jika ODOL ditertibkan secara adil dan konsisten,  apa benar seluruh JT yang ada sudah siap dan dilengkapi fasilitas pendukung tersebut? Jika tidak, dikhawatirkan bisa memicu masalah lain di lapangan, seperti barang hilang, rusak atau lainnya,” terang Ivan lagi.

Truk Baru Tak Boleh Langgar Dimensi

Menurut bos Kamadjaja Logistik itu, terkait truk yang sudah terlanjur dimodifikasi dan melanggar dimensi,  Ivan mengusulkan tak harus dipotong. Tapi untuk pesanan atau truk yang dibangun baru, mutlak harus mengikuti ketentuan yang ada dan tak melebihi chassis masing-masing.

“Disini (pembangunan truk baru) melibatkan banyak pihak mulai pembeli, karoseri, termasuk proses pengurusan uji tipe  danlainnya yang nota bene ditangan Pemerintah,” kilah Ivan.

“Dengan catatan, truk tersebut tidak membawa barang overload. Oleh karenanya, peran dan fungsi JT harus optimal dan SDM yang bertugas disana juga mempunyai komitmen yang tinggi. Selama truk tak overload, kita optimis tak masalah di jalan,” kilah Ivan lagi.

Pengusaha truk itu mengajak semua pihak untuk mengatur dan mengelola SDM-nya dengan baik dan benar. Operator truk  harus dididik untuk berani menolak jika diminta mengakut barang berlebih. Sebaliknya, pemilik barang juga harus jujur dan taat asas.

“Selanjutnya, Pemerintah sebagai regulator mampu berperan optimal sebagai pembina sekaligus memberdayakan agar bisnis jasa logistik di Tanah Air maju, sehat, aman dan selamat tanpa ODOL,” tegas Ivan.(helmi)