Angkasa Pura 2

Mulai 1 Agustus 2018, Kemenhub Tindak Tegas Truk yang Overloading

KoridorJumat, 6 Juli 2018
IMG-20180706-WA0022

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Mulai 1 Agustus 2018 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat),  Kementerian Perhubungan akan melakukan penindakan kepada para pelaku truk yang bermuatan lebih (Overloading) yang muatannya melebihi 100% dari ketentuan. Barang kelebihan akan diturunkan di 3 lokasi pilot project Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang.

“Ketiga jembatan timbang yang akan menjadi pilot project mulai 1 Agustus 2018 yaitu UPPKB Losarang Indramayu Jawa Barat, UPPKB Balonggandu Indramayu Jawa Barat dan UPPKB Widang Tuban Jawa Timur,” kata Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi  Setiyadi  saat mendampingi Menhub Budi Karya di Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Menurutnya, ketiga jembatan timbang ini merupakan konsentrasi Menteri Perhubungan untuk ditingkatkan kualitas sebagai Pilot Project untuk percontohan supaya nanti (jembatan timbang) yang lain seperti itu performanya, baik SDM, sistem, teknologi informasi, pengawasan, serta sarana dan prasarananya.

Hasil evaluasi selama 3 bulan dari 7 jembatan timbang, jelas Dirjen Budi, ternyata dari 100 kendaraan truk yang lewat, 75 itu melakukan pelanggaran overload. Dari 75 kendaraan yang overload tersebut, 25% diantaranya melakukan pelanggaran sampai dengan 100%.

“Misalnya, truk itu daya angkutnya 50 ton, dia mengangkut sampai dengan 100 ton. Bayangkan!” ujar Dirjen  Budi disela-sela pertemuan dengan para Kepala Dinas Perhubungan seluruh Indonesia itu.

Kumpulkan Pihak Terkait

Dirinya menambahkan, sosialisasi sudah dilakukan dengan mengumpulkan para pelaku angkutan barang, kawasan industry, Aptrindo, Organda, Karoseri sudah kami sampaikan dan bahkan kepada truk-truk yang lewat di jembatan timbang sudah kami berikan brosur.

“Kalau bentuk pelanggarannya adalah overdimensi, pelakunya adalah orang yang menyuruh apakah dia pemilik truk, ataukah dia karoseri,” kata Dirjen Budi.

“Tapi kalau over loading, penanggungjawabnya adalah pengusahanya bukan pengemudi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Dirjen Budi mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 277, sanksi bagi pelanggar over dimensi diancam pidana kurungan 1 tahun.

“Kami akan bekerjasama dengan Mahkamah Agung, kalau bisa (ancaman pidana) 1 tahun itu minimal dikenakan bagi pelanggar,” tandas Dirjen Budi.(helmi)

loading...