Angkasa Pura 2

Layanan ASDP Pasca Pak Danang Cenderung Menurun

Dermaga KoridorMinggu, 8 Juli 2018
Pelabuhan Merak

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Untuk pelayaran yang dikelola PT ASDP Idonesia Ferry, akhir-akhir ini juga menunjukkan gejala kemunduran, khususnya dari sistem ticketing. Imbasnya sampai ke sektor pelayanan yang kurang memuaskan bagi pelanggan setianya.

“Pada era 2016, sistem ticketing di PT ASDP sudah cukup baik, sudah berbasis elektronik. Namun, semenjak ditinggalkan Pak Danang (Dirut, alm), karena dipindah menjadi Dirut AP 1, kondisi sistem ticketing di PT ASPD berantakan, mundur, menjadi tiket manual lagi,” kata Ketua YKKI Tuus Abadi di Jakarta, Minggu (8/7/2018).

YLKI menerima pengaduan/laporan yang cukup akurat terkait hal ini dari konsumen yang amat kredibel. “Bahkan, di ASDP kini muncul lagi fenomena “tiket muter”, yakni tiket yang sudah dijual, bisa dijual lagi untuk penumpang berikutnya,” jelas Tulus.

Akibat dari kasus ini, menurut Tulus, manifes kapal menjadi kacau, koruptif, dan pendapatan negara yang hilang. “Tiket elektronik yang diinisiasi Pak Danang, tentu saja menjadikan banyak pihak kehilangan pendapatan (ilegal),” papar oramng nomor satu di YLKI itu.

Selanjutnya, masih tumpang tindihnya regulasi yang ada, khususnya di level Pemerintah Pusat, Kemenhub. “Pemda mengklaim banyak kewenangan Pemda yang diambil pusat lagi, sehingga pemda tak punya kewenangan. Di sisi lain, Kemenhub tak cukup mampu melakukan pengawasan di lapangan,” terang Tulus.

Tenggelamnya dua buah kapal –KM Sinar Bangun 5 dan KMP Lestari Maju-, menjadi potret yang sangat buram bagi sektor pelayaran di Indonesia.  “Kondisi tersebut menjadi anti klimaks bagi program Presiden Joko Widodo, yang katanya berorientasi pada sektor kelautan dan peraiaran,” kritik YLKI.

Oleh karena itu, menurut Tulus, fenomena ini harus menjadi pekerjaan rumah yang paling serius bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Indonesia adalah negara kepulauan, seharusnya sistem transportasi yang paling kuat adalah di sektor maritim, bukan malah sebaliknya,” sebut Tulus.

Jika tak ada pembenahan total di sektor angkutan pelayaran, setidaknya pada 5 (lima) poin tersebut, maka jatuhnya korban masal karena kapal tenggelam hanyalah soal waktu saja.

YLKI kembali mengingatkan, jangan biarkan hal ini menjadi bom waktu. Jangan biarkan masyarakat sebagai penumpang/ konsumen, menjadi tumbal atas kelalaian dan keteledoran ini. “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bahu membahu mengatasi hal ini,” saran dia.

“Tak usah jauh jauh ke pelosok Indonesia bagian timur, selesaikanlah segera yang ada di pelupuk mata. Yakni angkutan penyeberangan di Kepulauan Seribu, yang sampai detik ini masih sangat rentan untuk terjadinya petaka.Dan terbukti beberapa tahun silam menelan korban masal,” tandas Tulus.(helmi)