Angkasa Pura 2

Tertibkan Truk Langgar Muatan, Kemenhub Aktifkan 43 UPPKB dan Tetapkan Tiga Pilot Project

Koridor OtomotifSenin, 9 Juli 2018
jembatan timbang

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mengaktifkan pengoperasian 43 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di seluruh Indonesia.

Kemenhub juga akan menempatkan jembatan timbang portable di ruas jalan tol sebagai upaya pengawasan terhadap pelanggana dimensi dan pelanggan muatan atau overdimensi dan overload (ODOL).

“Mulai 1 Agustus 2018, penindakan terhadap pelanggaran ODOL akan dilakukan.  Truk yang melanggar ODOL akan dikenakan sanksi pidana kurusangan selama setahun,” kata Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub Budi Setiyadi di Jakarta.

Dikatakan, Kemenhub berkomitmen akan menindak truk atau angkutan barang yang yang kelebihan dimensi (overdimensi) maupun yang kelebihan muatan (overloading) atau ODOL sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum ini sbg upaya mewujudkan Komitmen Tertib Angkutan Barang “ Zero Overdimensi dan Overloading” bersama stakeholder lainya,” papar Dirjen Budi.

Terkait dengan pengabtifan kembali 43 UPPKB tersebut, Direktur Pembinaan Keselamatan (Dirbinkes) Ditjen Hubdat Ahmad Yani, ATD, MT menambahkan, pihaknya akan menerapkan tiga UPPKB sebagai pilot project, yaitu Balonggandu, Losarang dan Widang.

“Truk yang melanggar batas muatana akan diturunkan sesuai ketentuan, Jika kelebihan muatan mencapai 100% maka truk akan dihentikan dan harus dibongkar dengan biaya sendiri,” papar Yani.

Menurut dia, Kemenhub ankan menggandeng pihak terkait seperti Korlantas Polri, kementeriian PUPR, Pemda bahkan PT jasa Marga untuk menegakkan dan memberantas pelanggaran ODOL ini.

“Penertiban ODOL ditargetkan selesai tahun 2018 ini. Truk overdemensi dan overloading telah mengakibatkan banyak kerugian diantaranya memicu kecelakaan dan kerusakan jalan,” sebut Yani.

Menbgutip data kementeriran PUPR, kerugian akaibta ODOL mencapau Rp43 triliun setiap tahun. Jumlah itu dikeluarkan hanya untuk perawatan terhadap ruas jalan nasional dan jalan tol. “Sementara, biaya untuk pembangunan jalan hanya Rp25 triliun per tahun,” tandas Yani.(helmi)