Angkasa Pura 2

Perang Melawan ODOL di UPKB Balonggantu dan Losarang Harus Didukung

Koridor OtomotifJumat, 13 Juli 2018
IMG-20180711-WA0053

IMG-20180712-WA0008

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Aksi UPPKB Losaan dan Balonggandu dalam penertiban truk overdimensi dan overload (ODOL) perlu didukung terus. Kedua UPPKB Ditjen Hubdat itu menjadi proyek percontohan, dan mereka membuktikan bisa bertindak cepat dan tegas.

Demikian disampaikan Ketua Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang, Djoko Setijowarno kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Sejak pekan lalu, kata dia, UPPKB Balonggandu sudah menjaring puluhan truk yang melanggar baik dimensinya atau muatan yang berlebihan. Dengan kata lain, animo masyarakat melanggar ODOL itu memang masih ada.

“Semua itu harus ditertibkan sesuai ketentuan UU. Apalagi sudah ada payung hukumnya dan diperkuat dengan kesepakatan bersama¬† antara Kemenhub, Korlantas Polri, Kementerian PUPR, MA dan Kejaung RI,” jelas Djoko lagi

Sejak kesepakatan diteken pekan lalu, UPPKB Balonggandu misalnya, dibawah pimpinan¬† Abdul Syukur langsung bertindak tegas. “Semua kendaraan yang terindikasi melanggar ODOL langsung ditindak, digembok atau dibongkar dengan biaya sendiri,” sebut Djoko.

Dia menambahkan, ada juga truk yang langsung garis merah “potong” sebagai rekomendasi agar segera dilakukan pemotongan. Rekomendasi untuk dipotong itu diambil setelah petugas PKB di tenmpat tersebut membuktikan truk itu melanggar dimensi.

IMG-20180711-WA0051

Perang Melawan ODOL

“Aksi perang melawan ODOL harus dilanjutkan dan oerlu didukung semua pihak sesuai kesepakatan bersama di Kemenhub itu. ODOL sangat merugikan, termasuk membahayakan keselamatan mengguna jalan lainnya,”¬† kilah Djoko.

Fakta yang cukup ironis, menurut Djoko, meski UPPKB Balonggandu dan Losaran bertindak tegas, terbukti masih banyak truk yang melanggar ODOL. “Setiap hari masih ada truk yang tindak karena melanggar ODOL. Artinya, aksi tegas ini harus dilanjutkan dan didukung semua pihak terkait,” terang Djoko.

Kerugian akibat ODOL, tambah Djoko, data Kemenbterian PUPR setiap tahun mencapai Rp43 triliun per tahun. Dana itu dibutuhkan untuk perbaikan dan perawatan jalan. Sementara, biaya membangun jalan Rp26 triliun. (helmi)