Angkasa Pura 2

Buka Bimtek UPPKB, Dirjen Budi Ingatkan Masih Banyak Kendaraan ODOL yang Harus Dibenahi

KoridorSenin, 16 Juli 2018
IMG-20180716-WA0040

IMG-20180716-WA0037

PURWAKARTA (BeritaTrans.com) – Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti perwakilan seluruh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di Purwakarta, Senin (16/7/2018).

Disela pembukaan, Dirjen Budi menyampaikn masih buruknya penyelenggaraan transportasi akan menjadikan ekonomi lesu, dan harga barang-jasa naik atau yang biasa disebut ekonomi biaya tinggi yang ditandai dengan waktu tempuh dalam distribusi barang dan jasa lama, biaya operasional pun membengkak.

Karenanya pemerintah berkewajiban membangun infrastruktur sebaik mungkin, termasuk infrastruktur jalan, agar masyarakat dapat memanfaatkan untuk kesejahteraannya.

“Namun, ketika fasilitas jalan sudah baik, seringkali justru mobil barang itu sendiri yang merusaknya dengan cara mengangkut barang dengan muatan berlebih atau overloading ditambah pula dengan ukuran kendaraan yang lebih dari ketentuan (over dimensi). Akibatnya dapat dilihat di beberapa tempat jalan rusak berat,” urai Budi.

Dia mengeluarkan data, berdasarkan hasil pemeriksaan kendaraan di UPPKB oleh Direktorat Pembinaan Keselamatan pada 19 April-30 Mei 2018, kendaraan angkutan barang yang melanggar sebesar 49,45% dan dari kendaraaan angkutan barang yang melanggar sebesar 54,45% melanggar daya angkut.

Kerugian yang ditimbulkan oleh kendaraan angkutan barang yang melanggar daya angkut (over loading) antara lain berupa kerugian biaya pemeliharaan jalan yang rusak akibat over loading sebesar Rp43 triliun per tahun serta terjadinya kecelakaan seperti yang terjadi di fly over Kretek dan lokasi-lokasi yang lainnya.

Dalam merangkul masyarakat untuk menghentikan ODOL, Budi mengingatkan bahwa sebagai aparat Pemerintah harus tetap berjiwa melayani dan bersahabat dengan para pengemudi maupun pemilik angkutan barang.

“Tetap bertindak tegas menegakkan aturan terhadap setiap pelanggaran angkutan barang,” katanya.

Bukan hanya hindari ditegaskan Budi, tetapi agar semua aparat menjauhi setiap hal yang mengundang unsur suap, pungli, dan sejenisnya.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan hasil yang optimal sehingga SDM yang dihasilkan pun dapat menerapkan ilmu dan kompetensinya pada UPPKB tempat kerja masing-masing dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah,” tutur dia.

Sebelumnya Direktur Pembinaan Keselamatan Transportasi Darat Ahmas Yani mewakili Direktur Prasarana JE Wahjuningrum menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek Kompetensi Penyelenggara UPPKB tahap II tahun 2018 ini adalah untuk memberikan penyegaran kembali terhadap materi-materi yang sebelumnya telah didapatkan selama mengikuti Diklat OJT (Operator Jembatan Timbang) dan MOPKB (Manajemen Operasional Penimbangan Kendaraan Bermotor).

“Sekaligus juga melakukan uji kompetensi kepada peserta sehingga tercipta SDM yang profesional dan kompeten dalam menyelenggarakan penimbangan kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Pada tahun 2017, menurut Yani, telah dilakukan uji kompetensi petugas UPPKB sebanyak dua angkatan dengan total petugas yang lulus sebanyak 66 petugas pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pada tahun 2018 telah dilakukan tahap I dengan total petugas yang lulus sebanyak tiga petugas manajemen operasional penimbangan kendaraan bermotor dan sebanyak 47 petugas pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.

Uji kompetensi tahap II di tahun 2018 merupakan angkatan II untuk uji kompetensi manajemen operasional penimbangan kendaraan bermotor dan angkatan IV untuk uji kompetensi pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.

“Peeserta akan diberikan materi-materi sebagai penyegaran dan uji kompetensi yang akan dilakukan dengan dua jenis tes, yaitu tes penguasaan materi dan praktek,” imbuh dia. (omy)