Angkasa Pura 2

Menyoal Kecelakaan Transportasi di Indonesia

Dermaga Koridor SDMSenin, 16 Juli 2018
Capt. Zaenal hasibuan

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kasus kecelakaan maut bus pariwisata di Tanjakan Emen Subang pada 10 Februari 2018 yang menewaskan 27 orang dan di Ciloto, Cipanas Jawa Barat pada 13 April 2018 (13 tewas) pun tidak menyinggung tentang tanggung jawab Dinas Perhubungan sebagai pihak yang dijadikan tersangka.

Pemberian sanksi hukum kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab tidak akan mengurai masalah tersebut, malah bisa menimbulkan kebingungan dari pengguna jasa bahkan penyelenggara negara dibidang tersebut pun akan merasa ketakutan menjalankan tugasnya.

“Semua kecelakaan kapal di Indonesia belakangan merupakan akumasi dari kekurangpahaman negara dalam memberikan perhatian, dan kesadaran akan bentuk geografis negara yang didominasi oleh laut, sehingga selain bentuk tatanan negara yang tidak mendukung,” kata pelaut senior dan anggota IKPPNI Capt. Zaenal Hasibuan menjawab BeritaTrans.com di Jakarta, Senin (16/7/2018).

“Undang Undang saling bertubrukan, sektor pendidikan yang tidak memadai, ketaatan terhadap Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga dilanggar,” jelas Capt. Zaenal.

Dikatakan, banyak kalangan yang percaya, bahwa untuk mengembangkan maritim di tanah air maka penguatan kualitas SDM. SDM yang andal merupakan  faktor yang utama untuk selanjutnya diikuti oleh sektor infrastruktur maritim.

Jika pada tahun 1953 Presiden Soekarno mendirikan sekolah pelayaran yang pertama di Republik ini sebagai refleksi pentingnya negara memiliki SDM yang tangguh. “Tetapi sayangnya setelah 65 tahun berlalu tidak satupun pemerintahan yang meneruskan visi Bapak Pendiri Bangsa untuk berfikir mengembangkan dunia pendidikan dibidang maritim lebih jauh lagi,” jelas Capt. Zaenal.

Dia menambahkan, bagi-bagi kekuasaan antar partai politik sah-sah saja, selama Parpol menempatkan pejabat yang merupakan kadernya dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dan sepadan untuk jabatannya.

Sistem dan Aspek Hukum Mendukung

Menurut Capt. Zaenal, seberapa hebatpun sang Grand Master Menteri Perhubungan Laut atau Menteri Maritim nantinya jika Kementerian tersebut dibentuk selepas tahun 2019. Sistem harus mendukungnya dalam aspek payung hukum, akses, SDM yang mumpuni, jenjang pendidikan dan pasukan pendukung sang Menteri.

Mari sama sama kita tunggu apakah akan ada lagi Panglima Indonesian Merchant Marine Fleet nanti, seorang panglima yang membawahi 20.000 lebih kapal niaga, dan 500.000 kapal nelayan di Indonesia, seorang yang sehebat atau bahkan lebih hebat dari Letjend KKO Ali Sadikin almarhum.(helmi