Angkasa Pura 2

Kemenhub Tanda Tangani Kontrak Pembangunan Pelabuhan Patimban

DermagaJumat, 27 Juli 2018
IMG-20180727-WA0010

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama Konsorsium Penta Ocean, TOA, Rinka, PP, dan Wika menandatangani kontrak pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang Jawa Barat, di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Kontrak kerja dengan nilai sekitar Rp9 triliun tersebut ditandatangani oleh Project Manager Pembangunan Pelabuhan Patimban Paket I Adit Karya dengan Hiromu Shinoda perwakilan dari pihak konsorsoium.

Penandatanganan disaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Konsular Ekonomi Kedutaan Besar Jepang Mari Takada, dan sejumlah pejabat terkait.

IMG-20180727-WA0009

Menhub Budi mengatakan, proyek pembangunan Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek strategis nasional.

Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban ini dibiayai melalui Official Development Assistance (ODA) Loan dari Jepang.

“Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban juga sebagai tanda eratnya hubungan antara Jepang dengan Indonesia selama 60 tahun,” kata Menbub Budi.

Budi berharap, dengan adanya Pelabuhan Patimban, maka sistem logistik nasional dapat lebih baik dengan biaya yang semakin murah.

“Sehingga proyek ini dianggap penting untuk mencapai kejayaan Indonesia,” tutur Menhub.

Secara teknis Pelabuhan Patimban pada tahap awal akan melayani 3,5 juta teus. Kemudian dapat ditingkatkan menjadi 5,5, juta teus dan 7,5 juta teus.

“Jadi Pelabuhan Patimban akan sama besar dengan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta,” Kata Menhub.

Dengan adanya Pelabuhan Patimban diharapkan arus logistik dari bagian tengah pulau Jawa dapat terkoneksi dengan lebih lancar.

“Pelabuhan Patimban juga pada tahap awal direncanakan untuk car terminal dan melayani kapal Ro-Ro,” ujar Menhub.

Menhub juga berharap Pelabuhan Patimban sudah dapat beroperasi pada awal tahun 2019.

IMG-20180727-WA0004

Di tempat yang sama, Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo melaporkan bahwa total nilai kontrak phase I Rp 8,99 triliun. Terdiri sari phase I paket I Rp 6 triliun.

“Kemudian phase I paket 2 Rp 1,8 triliun dan phase I paket 3 senilai Rp 575 miliar. Nilai dua paket ini masih di evaluasi,” kata Agus.

Selanjutnya, kata agus, dalam phase I juga ada paket konsultan dengan nilai Rp 474 miliar. “Sehingga total nilai kontrak phase I ini sekitat Rp 9 triliun atau tepatnya Rp 8,99 triliun,” katanya. (aliy)

Foto: Humas Ditjen Hubla/Indi Astono

loading...