Angkasa Pura 2

YLKI Minta Menko Maritim Batalkan Rencana Hapus DMO Batubara

EnergiSabtu, 28 Juli 2018
unnamed (7)

JAKARTA (beritatrans.com) – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi minta Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membatalkan rencana menghapus harga Domestic Market Obligation (DMO) batubara.

“Sebagaimana diwartakan oleh suatu berita online ternama (27/07/2018), Menko Maritim berencana menghapuskan harga DMO untuk batubara, dan menggantinya dengan harga internasional, sebagaimana harga batubara untuk ekspor,” kata Tulus melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com dan aksi.id di Jakarta, Sabtu (28/7/2018).

Tulus mengatakan, selama ini batubara DMO digunakan untuk memasok pembangkit PT PLN.

Sebagai ganti penghapusan DMO, pemerintah akan meminta industri batubara untuk iuran dengan jumlah dana tertentu–sebagaimana dilakukan pada industri sawit. Dana iuran tersebut nantinya akan dikelola oleh sebuah lembaga (BLU) di bawah Kemenkeu.

Menurut Tulus, rencana tersebut jika dilihat dari sisi kebijakan publik merupakan sebuah kemunduran. Selama ini harga DMO batubara ditetapkan pemerintah, sebesar 70 US$ per metrik ton. Bukan berdasar harga internasional.

“Jika wacana ini diterapkan maka artinya pemerintah lebih pro kepada kepentingan segelintir orang (pengusaha batubara) daripada kepentingan masyarakat luas yakni konsumen listrik,” kata Tulus.

“Wacana tersebut pada akhirnya akan menjadi skenario secara sistematis untuk menaikkan tarif listrik pada konsumen,” lanjutnya.

YLKI menduga bahwa wacana tersebut secara personal merupakan bentuk conflict of interest Menko Maritim yang konon banyak bergelut dengan bisnis batubara.

“Dengan penghapusan DMO tersebut nantinya keuntungan eksportir batubara akan melambung tinggi,” tuturnya.

Tulus juga menyatakan bahwa formulasi yang digagas Menko Maritim yang menganalogikan dengan industri sawit, adalah formulasi yang tidak elegan, bahkan merendahkan martabat atau derajat PT PLN sebagai BUMN dengan aset terbesar di negeri ini.

“Bagaimana tidak merendahkan martabat dan derajat PT PLN, jika eksistensi dan cash flow PT PLN harus bergantung dari dana iuran atau saweran industri batubara. Formulasi macam apa ini?” kata Tulus.

Menurutnya, kepentingan nasional tidak bisa direduksi dan tidak boleh tunduk demi kerakusan kepentingan pasar.

“YLKI mendesak agar Menko Maritim membatalkan wacana tersebut, demi kepentingan yang lebih besar dan lebih luas, yakni masyarakat atau konsumen listrik di Indonesia,” katanya.

Tulus menegaskan, jangan sampai formulasi ini endingnya memberatkan (membuat bleeding) finansial PT PLN, dan kemudian berdampak buruk pada pelayanan dan keandalan PT PLN kepada konsumen listrik.

“Oleh karena itu wacana Menko Maritim untuk mencabut DMO batubara harus ditolak!” tutup Tulus. (aliy)

loading...