Angkasa Pura 2

Pemerintah Harus Adil ke Pertamina, Jangan Jual Premium Kepada Orang Kaya

Energi KoridorSenin, 30 Juli 2018
Mamit Setiawan EWI

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah Indonesia harus mencari solusi agar Pertamina tidak terlalu terbebani dari bisnis BBM Premium khususnya yang bersubsidi. Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium tidak disubsidi dan tapi harganya  tak boleh naik.

Tapi, selisih harga akibat kenaikan hanya minyak mentah dunia ditanggung oleh Pertamina. “Saat ini pasar Premium masih sangat terbuka sebesar-besarnya. Orang kaya sekalipun tak ada larangan bahkan bisa membeli BBM subsidi itu seenaknya,” kritik Drektur Energy Watch Indonesia (EWI) Mamit Setiawan di Jakarta.

Solusi yang bisa dilakukan, lanjut dia,  jangan menjual Premium “subsidi” kepada orang-orang kaya pemilik mobil mewah. Selama ini mereka bisa membeli Premium dimanapun, padahal ada subsidi  negara disana.

Salah satunya adalah dengan membatasi pengguna Premium hanya untuk pengguna sepeda motor dan juga angkutan umum berpelat nomor kuning saja. “BBM jenis Premium bersubsidi jangan lagi bebas dikonsumsi orang-orang kaya yang tak ebrhak itu,” jelas Mamit.

Menurut dia, dengan klasifikasi pembatasan pengguna Premium ini, yaitu hanya untuk seeda motor (orang miskin) dan angkuta umum palt kuning yang boleh mengonsumsi BBM Premium. Demikian juga  Solar bersubidi, hendanya hanya dikonsumsi oleh angkutan umum baik penumpang  atau barang,” kilah Mamit saat dikonfirmasi BeritaTrans.com, Senin.

Dengan klaifikasi konsumen Premium tersebut, papar dia, maka Pertamina akan sedikit bernapas lega karena quota yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak dilampaui atau bahkan bisa berkurang.

“Beban keuangan Pertamina bisa terbantu untuk lebih positif lagi terutama arus kasnya, mengingat Premium bukan lagi barang yang disubsidi pemerintah sehingga setiap selisih harga yang ditanggung oleh Pertamina,” tukas Mamit.

Selain itu, dia menambahkan, melalui pembatasan pengguna Premium ini, nilai keadilan bisa dicapai dimana Premium digunakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sedangkan mereka yang berpenghasilan mennegah ke atas menggunakan BBM Non Premium.

Di tengah harga minyak dunia yang stabil di angka US$ 70 per barrel saat ini, terang Mamit,  sepertinya akan bertahan di angka tersebut sampai akhir tahun ini.  Implikasinya, dispraitas harga antara BBM bersubsidi dengan harga keekonomiannya akan semakin besar.

SPBU Premium

Pepres No.43/2018

Sementara, menurut EWI,  penugasan BBM RON 88 Premium kepada Pertamina di JAMALI melalui Perpres No 43/2018 sebanyak 5 juta kilo liter (KL) dengan harga yang terus ditahan untuk tidak dinaikan membuat Pertamina semakin terbebani.

“Ironisnya, pengguna Premium sendiri tidak dibatasi sehingga kemungkinan terjadinya kelebihan kuota sangat besar. Siapapun bisa membeli Premium baik itu kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun motor tanpa ada aturan yang jelas,” kritik Mamit.

Di sisi lain, disparitas harga antara Premium dengan Pertalite yang cukup tinggi juga berpotensi menyebabkan terjadinya migrasi dari pengguna BBM non Premium ke Premium sangat besar sekali. “Apalagi jika dibandingkan dengan Pertamax Series, maka semakin jomplang disparitas harganya,” tutup Mamit.(helmi)