Angkasa Pura 2

Ditjen Hubdat Gandeng Cyber Crime Polri Untuk Selidiki Info Menyesatkan Soal ODOL

Aksi Polisi KoridorSabtu, 4 Agustus 2018
IMG-20180803-WA0010

images-22

JAKARTA (BeritaTrans.com) РDitjen Perhubungan Darat (Hubdat), Kementerian Perhbungan (Kemenhub) menjalin kerja sama dengan Tim Cyber Crime Mabes Polri untuk menelusuri  dugaan oknum yang merebaknya serta dugaan mendeskreditkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penertiban truk yang melanggar overdimensi dan overload (ODOL) belakangan.

“Banyak info menyesatkan di medsos, yang menyebutkan aparat Kemenhub menegakkan ODOL di berbagai tempat seperti jembata timbang (JT) alan tol serta pelabuhan penyeberangan di Tanah Air. Patut diduga, ada oknum bermain dibalik kasus viral-nya info-info hoax ini,” kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi di Jaarta, Jumat (3/8/2018) malam.

Untuk mencegah informasi yang menyesatkan masyarakat, papar dia, Ditjen Hubta menjalin kerja sama dengan Tim Cyber Crime Polri. “Kita akan telisik dan selidiki siapa penyebar hoax terkait penertiban ODOL ini,” ajak Dirjen Budi.

Dia meminta semua pihak termasuk para pemangku kepentingan mendukung program pemerintah menegakkan aturan mengenai ODOl ini. Indnesia termasuk negera terttinggal dalam memberantas ODOL, sehingga memicu kerugian yang makin besar.

“Kemenhub memberlakukan penegalkan ODOL. Tapi baru dilaksanakan¬† di tiga JT, yaitu Balonggandu, Losarang dan Widang. Sementara, di tempat lain tidak atau belum dilakukan,” jelas Dirjen Budi.

Sementara, banyak beredar di masyarakat yang menyebutkan penegakkan ODOL marak dilakukan di tempat lain seperti jalan tol, pelabuhan penyeberangan atau JT di berbagai daerah.

“Kami tegaskan, Kemenhub saat ini hanya menegakkan aturan dan menjaring truk ODOL di tiga JT percontohan tersebut,” sebut Dirjen Budi.

Tak Perlu Takt dan Panik

Oleh karena itu, Dirjen Hubdat meminta masyarakat tak perlu takut dan panik. Dan jangan pula menyebarkan berita bohong atau hoax. “Pemerinah memang menegakkan truk yang melanggar ODOL,” jelas dia.

“Tapi, penegakkan hukum baru di tiga JT percontohan itu,” terang mantan Pati Polri itu lagi.

“Masyarakat khususnya pelaku usaha baik pemerilik barang atau perusaaan jasa angkutan baik Aptrindo atau Organda untuk mendukung gerakan melawan ODOL ini,” seru Dirjen Hubdat.

Dia menambahkan, kerugian akibat ODOL sudah sangat besar. Dari kerusakan jalan, data Kementerian PUPR menyebutkan, kerugian secara ekonomi mencapai Rp43.5 trilun per tahun. Jumlah itu hanya untuk biaya perawatan jalan yang rusak akibat dilintasi truk-truk ODOL tersebut.

Jalanan macet karena truk ODOL lambat. Selain itu, banyak memicu kecelakaan yang mengakibatkan kerugian harga dan jiwa. Kasus terakhir terjadi pada kecelakaan di flyover  (FO) Kretek, Bumiayu, Brebes yang mengakibatkan puluhan korban meninggal.

“Ini yang harus dicegah bersama melalui penertiban truk ODOL ini. Kini saat perang dan menertibkan ODOL,” tegas Dirjen Budi.(helmi)