Angkasa Pura 2

Sudah Bijakkah Kebijakan Penerapan B20 ?

Energi Koridor OtomotifSelasa, 7 Agustus 2018
Kyatmaja Lookman

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah akan menerapkan B20 untuk Solar subsidi atau public service obligation (PSO). Perlu diketahui selama ini Biosolar ini di pasar Indonesia campurannya tidak konsisten ada yang B5 B10 dan B15.

“Beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama waktu ikut rapat di Kementrian ESDM ada beberapa temuan penggunaaan Biosolar pertama Pemakaian Biosolar ini akan meningkatkan penggunaan bahan bakar hingga 2.3%, Service interval yang semakin singkat dan ada temuan filter men-Jeli,” kata Wakil Ketua Umum Aptrinso Kyatmaja Lokman keada pers di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, pihaknya sedikit heran ketika Pemerintah mau Program ini jalan dimana harga CPO di kisaran 8.000 hingga 9.000. Kalau begitu,  bukannya nanti akan menambah beban subsidi jika dicampur dengan solar subsidi yang pada saat ini hanya 5150.

Namun begitu, Ktaymaja optimis, program B20 ini akan tetap jalan walaupun spesifikasi teknis kendaraan yang beredar pada saat ini B7 dan B10. “Sebenarnya, pihak APM pun hanya berani menjamin untuk kendaraan keluaran 2016 keatas,” jelas pengusaha energik ini.

Sebagai negara yang menganut sistim kelaikan kendaraan bukan umur kendaraan, menurut pengurus Aptrindo itu, maka kendaraan yang ada akan menjadi korban dari kebijakan ini khususnya yang belum memiliki spesifikasi yang memadai.

4,3 Juta Kendaraan Harus Difikirkan

Kendaraan yang tidak FAME/Biodiesel ready itu jumlahnya sangat besar. Menurut data Kemenperin ada 4.3 Juta kendaraan yang harus kita pikirkan nasibnya dari implementasi kebijakan ini.

“Truk adalah konsumen terbesar Biodiesel. Jika sampai kendaraan ini banyak yang bermasalah dengan kebijakan pemerintah maka logistik dan transportasi kita akan sangat terbebani ditengah biaya logistik kita yang mahal,” tukas Kyatmaja.

Pemerintah harusnya tidak perlu terlalu terburu buru dalam mengimplementasikan Biodiesel. Sampling yang diambil juga hanya di daerah Jabotabek-Jabar selama 4.0000 Km menggunakan kendaraan penumpang kecil.

“Seharusnya sebagai konsumen terbesar dan yang terdampak langsung dengan kebijakan ini, maka Truk dan yang usianya bakal terdampak yang dijadikan sampel. Kondisi lingkungan kerjanya juga jauh lebih ekstrim,” taandas Kyatmaja.(helmi)