Angkasa Pura 2

Dialog Penertiban ODOL di UPPKB Balonggandu Meriah, Ini Usulan Mereka

Koridor OtomotifKamis, 9 Agustus 2018
IMG-20180809-WA0006

IMG-20180809-WA0003

KARAWANG (BeritaTrans.com) – Dialog mengenai Pengawasan Angkutan Barang dalam pengentasan ODOL/ Penegakan Hukum di UPPKB Balaonggandu, Karawang,  Kamis (9/8/2018)  mendapat  respon positif para pihak terkait.

Puluhan peserta  hadir dan mewakili organisasi masing-masing. Mulai Organda, Aptrindo, Assosiasi Pengemudi serta pejabat  terkait termasuk dari Korlantas Polri. Mereka menyampaikan aspirasi dan petanyaan sesuai masalah yang dihadapi di lapangan.

Pada prinsipnya mereka sepakat penertiban ODOL dilakukan secara adil dan konsisten.  Kebijakan ini jangan sampaibhangat-hangat tai ayam. Harus adil, konsisten dan betkelanjutan.

“Dengan begitu akan bisa memberikan kepastian hukum khususnya pelaku usaha transportasi,” kata Kyatmaja Lookman dari Aptrindo kepada BeritaTrans.com, Kamis

Menurutnya, yang dikhawatirkan bagi pelaku usaha  itu kalau sampai terjadi kebijakan tidak tegas dan maju mundur. “Itu yang sebenarnya kami khawatirkan,” jelas Kyatmaja lagi.

Sementara, Kusuma Kadep AMM DPP Organda mengusulkan agar
penindakan hukum terkait ODOL  jangan berhenti sampai pengusaha angkutan, tetapi melibatkan pemilik barang.

Tilang dikenakan kepada sopir dan perusahaan angkutan, lanjut Kusuma,  sekaligus pemilik barang atau industri yang bersangkutan.

“Dengan begitu, pihak  UPPKB memiliki data siapa pemilik barang tersebut dan dikirim surat peringatan secara resmi,” tukas Kusuma.

Jika ada usulan/ dispensasi yang diberikan terkait ODOL, Organda meminta seharusnya melalui asosiasi masing masing agar tercipta fair play field ( per sektor komoditi).

Senada dengan itu, Asep dari Assoisasu Pengemudi Jabar meminta penegakan hukum terkait ODOL ini tegas, adil dan konsisten.

“Jangan lagi sopir menjadi korban dan selalu dikambinghitamkan,” pinta dia.

Putra Sunda itu mengisahkan,  ada teman  kita lolos uji dan tak ditilang di  UPPKB. Tapi di jalan raya, kita ditangkap  dan ditilang polisi.

“Padahal, ini masalahnya sama. Tapi  bagaimana bisa terjadi begitu. Sopir setuju1.000 persen ODOL ditertibkan. Tapi harus adil bagi semua,” tandas Asep.(helmi)