Angkasa Pura 2

Organda Desak Pemerintah Tindak Tegas Angkutan Umum Ilegal

KoridorJumat, 10 Agustus 2018
FB_IMG_1533874624073

JAKARTA (BeritaTrans.com) – ORGANDA sebagai organisasi transportasi yang profesional, mandiri dan modern serta berorientasi kepada kepentingan anggota, mendukung peningkatan layanan kepada masyarakat dalam era persaingan bebas.

DPP Organga mengadakan Mukernas III Organda 2018 dihari lebih dari 32 DPD dan DPC  (7-9) Agustus, di Hotel Alium Tangerang, sebagai bentuk reaktualisasi peran ORGANDA sebagai organisasi profesi yang mengayomi kepentingan anggota dalam mengatasi berbagai tantangan dibidang transportasi akibat perkembangan teknologi informasi.

Dalam keputusan Mukernas Organda III, sedikitnya ada tiga rekomendasi yang dihasilkan. Pertama: soal pemberlakuan PM 108 seluruh DPD dan DPC Organda mendesak kepada pemerintah soal penindakan angkutan ilegal.

Keberadaan mereka bisa menjadi batu sandungan bagi angkutan umum yang resmu dan sudah investasi dalam jumlah besar.

“Bila pemerintah tidak segera menjalankan amanat seluruh DPD dan DPC sepakat untuk tidak mematuhi aturan sekaligus menolak penangkapan oleh Dishub,” kata Humas Organda Arvin Hardian dalam siaran pers pada BeritaTrans.com di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Kedua,  meminta kepada pengelola bandara untuk membebaskan operasi angkutan di kawasan bandara yang selama ini dimonopoli oleh pengelola, khususnya di wilayah operasi Angkasa Pura .

“Organda berharap semua angkutan yang dikelola pihak bandara masuk menjadi anggota Organda,” jelas Arvin lagi.

Ketiga terkait dengan Lelang Bus Bantuan Pemerintah agar melibatkan anggota Organda. “Peserta Mukernas memandang penambahan armada tanpa melihat kebutuhan akan mengacaukan sistem transportasi di wilayah masing-masing,” jelas jubir Organda itu.

Keempat, menurut dia, seluruh DPP dan DPC agar intens dilibatkan kampanye Visit   Wondeful Indonesia atau VIWI yang selama ini tidak terkoordinasi dengan Kementrian Pariwisata.

Mukernas yang digelar mengusung tema “Sinergi dan Konektifitas Transportasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional”  akan mengutamakan kepentingan anggota dan memperjuangkan aspirasi dalam pemecahan masalah-masalah operasional angkutan jalan.

Selain itu juga mempererat komunikasi dan konsolidasi sesama anggota , Mukernas III diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan angkutan umum yang profesional

Selaraskan Kemajuan Iptek

Dalam kesempatan sambutannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan penyelenggaraan angkutan orang, perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang transportasi menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah.

“Bagaimana kita bisa menyelaraskan antara angkutan yang reguler dan angkutan yang berbasis aplikasi online,” papar Menhub.

“Diharapkan PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dapat menjaga keadaan tetap kondusif serta pelayanan angkutan umum kepada masyarakat tetap terjamin dari sisi keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tandas Menhub.(helmi)