Angkasa Pura 2

Tinjau UPPKB Balonggandu, Ini Usulan Sahli Dr.Cris Kuntadi

KoridorSenin, 20 Agustus 2018
Cris Balonggandu

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Staf Ahli Menhub Bidang Multimoda, dan Keselamatan Dr. Cris Kuntadi meninjau Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Balonggandu, Karawang, Jawa Barat (Jabar) Senin (20/8/2018).

Secara umum telah cukup bagus kinerjanya. Para pegawai, dibantu PT Surveyor Indonesia (SI) bekerja cukup gesit sesuai ketentuan dan arahan Kepala BPTD Jabar.

Untuk kinerja UPPKB atau jembatan timbang (JT) di Jabar yang semakin meningkat, mungkin perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

“Lokasi JT perlu ditambah pada jalur-jalur ramai angkutan barang. Jika ada JT pada lokasi yang kurang ramai bisa dialihkan segera,” kata Staf Ahli Menhub Bidang Multimoda, dan Keselamatan Dr. Cris Kuntadi kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Senin.

Selanjutnya, usul Cris, jalur angkutan barang (truk) yang untuk sementara tidak ada JT (seperti Bogor-Sukabumi), dapat dilaksanakan operasi dengan JT portable lebih sering.

Dikatakan, ada kecenderungan truk melalui jalan yang tidak ada JT terutama jalan tol. Kini banyak truk yang diduga melanggar ODOL menghindari JT Balonggandu dan beralih ke Tol Cipali.

“Perlu kerja sama dengan PT Jasa Marga agar jalan tol juga memasang bekerja sama dengan BPTD (perlu diatur mekanismenya). Peralatan dan biaya operasi sebisa mungkin atas beban PT Jasa Marga,” jelas Cris lagi.

Kontainer dan Tangki BBM

Penimbangan truk, menurut informasi, dikecualikan bagi kontainer dan tanki BBM. “Jika benar adanya, perlu dipertimbangkan perlakuan yang sama agar ada azaz keadilan,” papar Cris.

UPPKB, menurut Cris, jika memungkinkan dilengkapi dengan peralatan bongkar muat (bekerja sama dengan pihak lain) untuk mempercepat proses bongkar muat.

“Penandaan truk ODOL sebisa mungkin dengan tanda yang jelas untuk mengingatkan pemilik truk sekaligus sosialisasi kepada masyarakat pemilik truk lainnya,” kilah Cris yang juga mantan Irjen Kemenhub itu.

Seharusnya truk yang melanggar ODOL semakin sedikit. Jika kecenderungan truk kena tilang justru meningkat, perlu dilakukan cara atau sanksi yang lebih memberi efek jera.

“Misal, pengenaan sanksi progresif untuk kelas kendaraan, misal kelas 1 denda maksimal Rp500 ribu, kelas 2 Rp2,5 juta dan kelas 3 Rp5 juta,” tandas Cris.(helmi)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari