Angkasa Pura 2

APM Beri Jaminan Tertulis Pada Organda dan Teken Sejumlah Kesepakatan

Energi Koridor OtomotifSelasa, 11 September 2018
IMG_20180911_111031

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Program Pemerintah perluasan penggunaan Biodiesel 20% (B20) untuk sektor non-subsidi yang telah berlaku sejak 1 September 2018.

“Penggunaan Biodiesel 20% (B20) untuk sektor transportasi jalan melibatkan industri kendaraan bermotor dan pengusaha transportasi,” kata Sekjen DPP Organda Ateng Aryono kepada pers di Jakarta, kemarin.

Terkait penerapan B20 tersebut, lanjut dia, para pemangku kepentingan seperti Organda, Aptrindo, APM difasilitasi Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) mengadakan pertemuan dan menyepakati berbagai hal.

Ateng menegaskan, APM atau Agen Pemegang Merk memberikan jaminan tertulis terkait spare part dan service kendaraannya pascapenggunaan Biodiesel B20 tersebut.

Adapun beberapa kesepakatan dari Rapat Penggunaan Biodiesel :

1. Agen Pemegang Merek (APM) menjamin produksi kendaraan baru telah siap menggunakan bahan bakar B20, dengan catatan memperpendek service berkala (penggantian oli dan saringan bahan bakar).

2. Asosiasi Pengusaha Angkutan mendukung penggunaan bahan bakar B20 dengan catatan :

a. Mendapatkan jaminan pemeliharaan dari APM terhadap kendala pengguna sparepart, dan kepada APM diberi kesempatan untuk diskusi internal.

b. Mendapat jaminan kualitas dan ketersediaan bahan bakar B20 dari Pemerintah (Pertamina dan Badan Usaha Badan Bakar lainnya).

3. Untuk kendaraan yang diproduksi dibawah tahun 2016 (kendaraan lama):

a. Asosiasi segera memberikan sosialisasi ke anggotanya untuk mempersiapkan kendaraan menggunakan biodiesel B20.

b. APM akan memberikan petunjuk teknis penggunaan B20 kepada pelaku usaha angkutan melalui asosiasi atau perorangab sesuai jenis, tipe dan tahun kendaraan.

4. Pemerintah mendorong peremajaan armada baru dengan menyiapkan stimulus perpajakan dan keuangan.

Kualitas BBM B20

Soal keraguan dari pihak APM (Agen Pemegang Merk) terkait kualitas bahan bakar Biodiesel 20% (B20).

“Saya akan mendiskusikan dengan pihak Pertamina dan dan penyedia bahan bakar lainnya,” ujar Dirjen Budi menjawab keraguan APM.

“Berikutnya kami akan mengundang rapat lagi, mungkin lebih besar lagi,” pungkas Dirjen Budi.

Ditjen Hubdat juga berencana mengadakan FGD untuk membahas hal ini dengan mengundang pihak terkait seperti Pertamina dan BPPT pekan depan.

Rapat ini akan dihadiri oleh beberapa Agen Pemegang Merk (APM), Gaikindo, ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia), dan DPP Organda.(helmi)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari