Angkasa Pura 2

Perkuat Peran BPTD Untuk Mengawasi Bus AKAP dan Pariwisata di Daerah

Destinasi Koridor SDMRabu, 12 September 2018
darmaningtyas mti2

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap bus-bus wisata dan AKAP di daerah dapat mengoptimalkan keberadaan BPTD, sekaligus memberikan peran yang lebih besar pada BPTD.

“Saatnya teman-teman di BPTD menyadari bahwa mereka adalah mata kaki Kemenhub di daerah,” kata pengamat transportasi dan Direktur Instrans Darmaninstyas kepada BeritaTrans.com di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, pengawasan dan control terhadap keberadaan angkutan wisata dan AKAP di daerah menjadi bagian tanggung jawab mereka.

Menurutnya, kasus kecelakaan bus pariwisata masih terus terjadi di Tanah Air. Yang terbaru, laka bus pariwisata di Cikidang, Sukabumi Sabtu pekan lalu.

Dalam laka maut tersebut, sedikinya 23 orang dikhabarkan meninggal dunia dan lainnya luka-luka san dirawat di RSUD Sukabumi, Jawa Barat.

Laka serupa juga pernah terjadi dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Pernah terjadi pada Bus HS yang laka di Jl Raya Puncak, Tanjakan Selarong, Gadok (22/4 2017), Bus Solaris Jaya yang kecelakaan di Karanganyar (26/2 2017) juga tidak memiliki izin resmi.

Juga pada Bus Pariwisata Premium Passion yang mengalami laka di Simpang Emen (Aman) dulu yang ternyata bus-nya memang sudah rusak.

Dan yang sekarang (laka Sukabumi), jelas Tyas, sapaan akrab dia, juga ditemukan uji KIR-nya sudah kedaluwarsa dua tahun.

Menurut Tyas, pengawasan terhadap bus pariwisata dan bus AKAP perlu diperketat. Kelaikan bus untuk angkutan umum termasuk angkutan pariwisata harus lebih baik.

“Bus pariwisata yang dioperasikan harus dipastikan lain jalan. Selain itu, orang yang mengoperasikan juga profesional san dibuktikan dengan sertifikat yang masid valid,” papar Tyas.

Untuk itu, saran dia, Kemenhub bisa mendelegasikan pengawasan terhadap armada bus pariwisata dan AKAP di daerah kepada BPTD.

“Jumlah personel Kemenhub termasuk di bismdang pengawasan terbatas. Tapi aspek pengawasan harus optimal. Oleh karenanya, optimalisasi peran dan fungsi BPTD bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan, termasuk untuk armada AKAP dan pariwisata di daerah,” tegas Tyas.(helmi)