Angkasa Pura 2

Perusahaan Angkutan Umum harus Buat dan Taati Aturan SMK

Koridor SDMRabu, 12 September 2018
FB_IMG_1536716412594

JAKARTA (BeritaTrans.com) – PP No. 37 Tahun 2017 sudah mengamanatkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum (pasal 16). Aturan itu harus ditaati untuk mewujudkan angkutan umum yang baik, selamat aman dan nyaman.

“SMK Perusahaan Angkutan Umum meliputi komitmen dan kebijakan, pengorganisasian,  manajemen bahaya dan risiko,  fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, dokumentasi dan data,  peningkatan kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat,  pelaporan kecelakaan internal, monitoring dan evaluasi, dan pengukuran kinerja,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Rabu (12/2018).

Dikatakan, manajemen bahaya dan risiko merupakan standar prosedur operasi utk menetapkan prosedur anakisi risiko, melakujan analisis risiko setiap kegiatan, mendokumentasikan semua hasil analisis risiko dan melakukan pengendalian risiko.

Oleh karenanya, perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan SMK Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK atau Rencana Umum Nasional Keselamatan, LLAJ.

Jika ada perusahaan angkutan umum yang melanggar, papar Djoko akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Pemerintah dan Pemda, menurut Djoko juga harus melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan SMK Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum.

Harapannya, tambah dia, setelah Kemenhub menerbitkan SMK Perusahaan Angkutan Umum, kecelakaan angkutan umum makin berkurang.

“Keselamatan pengguna angkutan umum lebih terjamin. Dan korban meninggal di jalan raya bisa ditekan semaksimal mungkin,” tegas Djoko.(helmi)