Angkasa Pura 2

Dirjen Hubla: Alhamdulillah Tidak Ada Pegawai Pelni Mogok

DermagaJumat, 14 September 2018
2018-09-14 13.36.31

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dirjen Perhubungan Laut Ir. R. Agus H. Purnomo mengemukakan tidak terjadi pemogokan pegawai Pelni.

“Berlangsung seperti biasa. Normal saja. Tidak ada pemogokan,” ujar dirjen seusai acara puncak peringatan dan perayaan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2018, yang diusung Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jumat (14/9/2018).

Dia memgutarakan rencana mogok oleh serikat pekerja sudah diantisipasi oleh manajemen PT Pelni. “Yang terpenting adalah jangan perselisihan diselesaikan dengan mogok kerja. Jangan menutup terhadap ruang dialog,” tuturnya.

Agus H Purnomo mengingatkan pemogokan kerja, yang berpotensi mengganggu operasional kapal, ujung-ujungnya merugikan publik pengguna jasa dan perusahaan.

Sebelumnya Direktur Armada Pelni, Tukul Harsono, mengatakan manajemen tentu mempunyai langkah antisipasi dengan baik dan tidak melanggar hukum.

Dia mengatakan beberapa kali serikat pekerja sudah diajak komunikasi bipartit, dan tuntutan kesejahteraan sudah direncakan jauh hari sebelum ada rencana mogok tersebut.

Seiring dengan itu, Tukul memastikan karyawan yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) pusat dan cabang dipastikan tidak akan menggelar demonstrasi.

Tukul juga mengatakan bahwa Direktur Utama Pelni sudah menaikkan gaji karyawan, “Mulai 1 Juli 2018 [gaji naik],” ujar dia.

Dia menungkapkan saat ini di tubuh Pelni memang ada dua serikat pekerja, di mana salah satu asosiasi itu memutuskan tidak menggelar demonstrasi.

SERUAN SERIKAT PEKERJA

Sebelumnya Serikat Pekerja PT Pelni menyerukan kepada seluruh pegawai perseroan untuk mogok kerja nasional mulai 14 September 2018 hingga 14 Oktober 2018.

Hal itu diketahui dari surat SP Pelni yang ditandatangani oleh Ketua Umum Deden Ginanjar dan Sekjen Kristianto SHL Tobing, tertanggal 29 Agustus 2018 dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Mogok kerja itu akan dilakukan di seluruh pelabuhan yang disinggahi oleh kapal Pelni.

“Demi terciptanya kesejahteraan pekerja beserta keluarganya sesuai Program Nawacita untuk marwah Nilai Luhur NKRI yang diamanahkan kepada perusahaan terhadap anomaly/penyimpangan yang sudah tidak manusiawi yang menjadikan Pekerja masuk dalam antrian daftar angka kemiskinan, maka izinkan kami atas nama solidaritas Pekerja untuk melukiskan kenangan terindah melalui Mogok Kerja,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Sebelumnya Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SP Pelni Ansorullah mengatakan karyawan mengadakan mogok kerja untuk menuntut kesejahteraan karyawan yang terabaikan selama 25 tahun.

“Benar [SP Pelni akan mogok kerja]. Kita menuntut untuk kesejahteraannya karena sudah 25 tahun tidak ada perubahan dari sisi jaminan hari tua pensiunan, penggajian, dan sebagiannya,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/8/2018).

“Gaji pokok kita masih di bawah UMR (Upah Minimum Regional), yang paling rendah itu Rp 300 ribu. Itu [posisi] yang paling bawah, grade 15,” lanjutnya.

Ansor menyebutkan ribuan karyawan Pelni baik pegawai kapal hingga pegawai darat beserta istri dan anak-anaknya sudah sepakat melakukan mogok kerja ini.