Angkasa Pura 2

Kemenhub dan Pengemudi Bahas Usulan Pengganti PM 108/2017

KoridorJumat, 14 September 2018
IMG_20180914_210706

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Regulasi angkutan online kembali dibahas dalam diskusi yang diadakan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Darat dengan mitra pengemudi di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menampung pendapat yang disampaikan perwakilan pengemudi angkutan online dari 16 komunitas.
 
Hal itu dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan beberapa pasal yang dicabut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017.

“Ini bukan sebuah kekalahan maupun kemenangan bagi sebagian pihak semata. Saya rasa kita harus bersepakat untuk tidak berpikiran negatif karena Kemenhub akan membuat regulasi yang melindungi semua pihak. Baik mitra pengemudi, aplikator, dan pelaku bisnis sebelumnya yang sudah ada,” jelas Budi.

Kepentingan semua pihak tersebut diakomodir kata dia, agar level servisnya dirasakan sama. Pihaknya juga meminta seluruh aliansi pengemudi turut membuat usulan agar peraturan yang baru menyangkut angkutan sewa khusus ini nantinya dapat diterima semua pihak dan tidak ada penolakan ataupun gugatan lagi.
 
“Mari kita gunakan putusan MA ini sebagai pondasi untuk menyusun regulasi berikutnya. Dari PM 32, PM 26 dan PM 108 sekarang ini selalu ada gugatan. Hari ini kami sampaikan pada beberapa aliansi yang diundang sebagai representasi komunitas yang lain sehingga dapat menyuarakan usulan penyempurnaan terhadap pengganti PM 108,” paparnya.
 
Dalam Putusan MA terhadap PM 108 ada 23 pasal yang dicabut dan ada beberapa pula yang diterima. Beberapa hal yang dicabut antara lain mengenai argometer, stiker, dokumen perjalanan yang sah, persyaratan teknis perizinan, STNK atas nama badan hukum, badan hukum koperasi, tempat menyimpan kendaraan, SRUT dan buku uji kendaraan, larangan perusahaan aplikasi, juga sanksi tanda khusus.
 
Budi juga mengajak para pengemudi untuk membangun semangat bersama menyusun regulasi pengganti PM 108.

“Saya akan bekerja cepat, saya dituntut Bapak Menteri Perhubungan juga supaya segera selesai dan dapat melaksanakan uji publik di beberapa kota besar, seperti Surabaya dan Yogya,” ucap Budi.

Sebelumnya telah digelar rapat sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda), internal Biro Hukum Kemenhub terkait pengganti PM 108 ini. Pekan depan telah diagendakan rapat usulan dari beberapa aliansi mitra pengemudi.

“Harapan saya untuk mempercepat proses ini mereka akan mengusulkan pada pemerintah tentang apa yang mereka harapkan dalam peraturan yang baru nanti,” pungkas Budi. (omy)