Angkasa Pura 2

Putusan MA Terkait PM 108 Merugikan Driver dan Konsumen

Koridor OtomotifJumat, 14 September 2018
Djoko-Setijowarno SMG

pemerintah-harus-kenakan-pajak-ke-sopir-grabcar-dan-uber

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Putusan MA No. 15 P/HUM/2018 tanggal 31.Mei 2018 atas pasal-pasal dalan Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam putusan MA itu,  terdapat 10 pasal yang dicabut.  Namun perlu diketahui,  putusan hukum dari MA itu akan merugikan konsumen dan mitra driver online.

Demikian disampaikab Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno, ST, MT di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Menurutnya, substansi dari 10 pasal itu yang dicabut adalah argometer, stiker, dokumen perjalanan yang sah, persyaratan teknis perijininan (minimal 5 kendaraan, tempat menyimpang kendaraan, bengkel)

Kemudian   STNK atas nama badan hukum, badan hukum koperasi,  tempat menyimpan kendaraan, SRUT dan Buku Uji Kendaraan, larangan perusahaan aplikasi, sanksi tanda khusus.

Sementara, menurut Djoko, ada empat pasal yang tidak dicabut adalah kode khusus TNKB,  tarif batas atas dan batas bawah, aplikasi menetapkan tarif dan promosi, serta pengenaan sanksi.

“Menyimak putusan tersebut, driver taksi online dan konsumen dirugikan. Lebih baik konsumen menggunakan taksi reguler,” papar Djoko.

Oleh karena itu, saran dia, masyarakat konsumen jangan melirik murahnya saja. Tap, jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan minim sekali.

Menurut Djoko, setiap penyelenggaraan aktivitas transportasi yang melibatkan publik harus diatur Pemerintah.

“Di negara manapun ada aturannya tentang transportasi online,” kilah Djoko.

Jika tak mau diatur, Djoko, menambahkan, sebaiknya ditutup saja.  Demi  keselamatan rakyat banyak, Pemerintah harus bertindak cepat, adil dan terukur.

“Dan Pemerintah dapat membuat aplikasi yang diberikan pada semua usaha taksi reguler yang berizin,” tandas Djoko.(helmi)

loading...