Angkasa Pura 2

Dirjen Budi: Menteri BUMN Tertarik dan Perlu Ada BUMN yang Membangun dan Mengelola Terminal Transportasi Darat

KoridorSelasa, 18 September 2018
IMG-20180918-WA0011

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri BUMN  Rini M.Soemarno mengaku tertarik untuk membangun BUMN  yang mengurusi pembangunan dan pengelolaan terminal angkutan darat di Indonesia. Selama ini, belum  ada BUMN yang menjadi operator terminal angkutan darat.

“Paling tidak, ada terminal yang berinvestasi ikut membangun dan mengelola  terminal angkutan darat di Indonesia,” kata Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dalam perbincangan  dengan BeritaTrans.com di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Masalah tersebut, lanjutnya,  disampaikan  usai bertemu dan menyampaikan beberapa usulan mengenai transportasi angkutan darat di Indonesia. “Bu Menteri BUMN tertarik dan merasa perlu ada BUMN yang membangun dan mengelola terminal transportasi darat,” jelas Dirjen Budi.

Dikatakan,  saat ini terminal angkutan darat ada hampir  di seluruh pulau dan provinsi besar di Indonesia. Mereka itu rata-rata dibangun dan dikelola oleh Ditjen Hubdat atau Pemda. Jadi statusnya adalah UPT dan sangat tergantung pada kemampuan pendanaan di APBN/APBD.

Ke depan, sebut dia, jika ada BUMN atau BUMD yang mau membangun dan mengelola terminal darat dengan profesional akan sangat baik.

“Potensi membangun terminal dan disinergikan dengan mall atau kawasan bisnis sangat menjanjikan di Indonesia,” papar Dirjen Budi.

Dikelola Profesional dan Modern

Pengelolaan terminal ke depan harus difikirkan dengan cara-cara modern dan profesional. “Perlu ada sumber-sumber pemasukan lain di luar pajak dan retribusi. Dengan begitu, pelayanan di terminal bisa lebih baik, selamat, aman dan nyaman,” kilah Dirjen Budi.

Selama ini, banyak bandara atau pelabuhan yang dikelola swasta atau BUMN bahkan menggandeng investor asing.  “Terminal darat bisa mengadopsi sistem itu dan diaplikasikan dalam pengelolaan dan pelayanan di terminal darat di Tanah Air.

“Sistem dan tata kelolanya bisa dibahas dan disepakati bersama. Dalam bisnis, prinsip saling menguntungkan biasa dan harus diberlakukan,” tegas Dirjen Budi.(helmi)